Kausalitas, Kesalahan, dan Pembuktian Sebagai Pondasi Keadilan dalam Hukum Pidana di Tengah Pergulatan Sistem Hukum di Indonesia

Hukum pidana, sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang paling fundamental, mengemban tugas berat untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menegakkan ketertiban dan keadilan, dengan perlindungan hak-hak individu dari kesewenang-wenangan. Dalam setiap proses penegakan hukum pidana, tiga konsep sentral menjadi tulang punggung yang tak terpisahkan: kausalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan ragam jenis alat bukti. Ketiganya berinteraksi secara kompleks, membentuk pondasi bagi putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi medan dialektika antara kepastian normatif dan keadilan substantif yang terus menerus diuji dalam praktik persidangan, terutama ketika bersinggungan dengan dua sistem hukum besar dunia: Civil Law dan Common Law.

Dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan delik material (materiële delicten) atau delik akibat, pembuktian adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang oleh undang-undang merupakan prasyarat mutlak. Teori kausalitas mencoba menjawab pertanyaan krusial ini: "Apakah perbuatan terdakwa menyebabkan timbulnya akibat pidana?" Pertanyaan ini, meskipun tampak sederhana, seringkali sangat kompleks dalam praktiknya, terutama ketika ada banyak faktor yang turut campur dalam terjadinya akibat.

Dari perspektif filosofis, hubungan kausalitas telah menjadi subjek perdebatan panjang. Filsuf seperti David Hume, dalam pandangan skeptisnya, menyoroti bahwa kausalitas bukanlah sesuatu yang dapat diobservasi secara langsung, melainkan sebuah inferensi atau kebiasaan pikiran yang terbentuk dari pengalaman berulang tentang hubungan antara dua peristiwa. Hukum, dengan demikian, mencoba mengobjektivasi inferensi ini melalui berbagai teori.

Beberapa teori kausalitas telah dikembangkan untuk membantu hakim dalam merumuskan hubungan sebab-akibat ini. Teori Conditio Sine Qua Non, atau teori syarat mutlak, yang dipelopori oleh Von Buri, menyatakan bahwa setiap syarat yang tanpanya suatu akibat tidak akan terjadi, adalah sebab dari akibat tersebut. Jika suatu perbuatan dihilangkan dan akibatnya juga hilang, maka perbuatan itu adalah sebab. Pendekatan ini, yang cenderung positivistik karena mencari hubungan logis yang mutlak, sangat luas dan dapat menarik banyak faktor sebagai sebab, sehingga seringkali dikritik karena terlalu ekspansif dan dapat menjerat banyak pihak yang secara moral tidak bertanggung jawab. Kritik terhadap teori ini seringkali datang dari perspektif realisme, yang menganggapnya terlalu abstrak dan tidak praktis dalam kasus-kasus kompleks di mana banyak faktor turut campur.

Sebagai respons terhadap kelemahan conditio sine qua non, muncul Teori Kausalitas Adekuat (atau teori kausalitas yang relevan). Teori ini berpendapat bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai sebab dari suatu akibat jika perbuatan tersebut, menurut pengalaman hidup atau pengetahuan umum, secara wajar dan logis dapat menimbulkan akibat tersebut. Artinya, ada unsur prediktabilitas atau kemungkinan yang wajar. Tidak setiap syarat adalah sebab, melainkan hanya syarat yang secara "adekuat" atau "pantas" menimbulkan akibat tersebut. Teori ini lebih fleksibel, mengakui adanya penilaian normatif dan kelaziman dalam menentukan sebab.

Selain itu, ada juga Teori Kausalitas Dominan yang berfokus pada sebab yang paling menonjol atau paling menentukan terjadinya akibat, mengesampingkan sebab-sebab lain yang dianggap kurang signifikan. Penerapan teori kausalitas menjadi krusial dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan rantai peristiwa panjang, seperti pembunuhan yang melibatkan beberapa tindakan atau kegagalan yang berujung pada kematian. Perdebatan antar-teori ini mencerminkan tarik-menarik antara positivisme yang mencari kepastian obyektif dalam rumusan sebab-akibat, dan realisme yang mengakui adanya penilaian subjektif dan pertimbangan kelaziman dalam penentuan kausalitas.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) sebagai Pondasi Pertanggungjawaban Pidana dan Perbandingan Sistem Hukum

Kausalitas, meskipun penting, tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana. Setelah terbukti adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat, hukum pidana menuntut adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Inilah inti dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa). Asas ini merupakan pilar fundamental dalam hukum pidana modern yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan pidana dengan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).

Asas ini sangat dijunjung tinggi dalam sistem hukum Civil Law, termasuk di Indonesia. Filsuf seperti Immanuel Kant menekankan pentingnya otonomi kehendak dan moralitas sebagai dasar pertanggungjawaban. Seseorang hanya dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kehendak bebas dan pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, hukum pidana dalam sistem Civil Law secara ketat membedakan antara perbuatan pidana (daad) dan pertanggungjawaban pidana (dader), menuntut adanya unsur kesalahan pada pelaku. Meskipun suatu perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana dan terbukti menyebabkan akibat yang dilarang, pelaku tidak dapat serta merta dipidana jika tidak ada kesalahan pada dirinya.

Dalam sistem Common Law, meskipun konsep kesalahan juga ada, penekanannya terkadang bisa sedikit berbeda dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan tanggung jawab mutlak (strict liability) di mana unsur kesalahan tidak selalu menjadi prasyarat mutlak untuk pertanggungjawaban pidana dalam delik-delik tertentu (biasanya delik ringan atau regulatif). Namun, secara umum, kedua sistem hukum ini sepakat bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya suatu bentuk kesalahan pada pelaku.

Konsep kesalahan sendiri mencakup dua bentuk utama: kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Kesengajaan berarti pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya, sementara kelalaian berarti pelaku seharusnya dapat menduga atau mengetahui akibatnya, tetapi karena kurang hati-hati, akibat itu terjadi. Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah manifestasi dari prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana. Ia memastikan bahwa seseorang tidak dipidana hanya karena akibat yang terjadi, melainkan karena ada pilihan dan kehendak bebas yang salah di balik perbuatannya. Tanpa asas ini, hukum pidana akan menjadi tirani yang menjerat individu tanpa mempertimbangkan kondisi mental atau kapasitasnya untuk bertanggung jawab.

Ragam Alat Bukti Untuk Membangun Jalinan Kebenaran di Persidangan dan Kritik Pelaksanaannya

Untuk membuktikan adanya kausalitas dan kesalahan, sistem peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti. Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia telah mengatur secara limitatif jenis-jenis alat bukti yang sah. Dalam praktik, alat bukti ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yang memiliki kekuatan pembuktian berbeda-beda, dan penggunaannya seringkali menjadi titik krusial yang menentukan arah putusan.

1. Bukti Langsung (Direct Evidence): Bukti langsung adalah bukti yang secara langsung membuktikan suatu fakta tanpa memerlukan inferensi atau dugaan. Contohnya adalah kesaksian langsung dari saksi mata yang melihat kejadian pidana, atau rekaman video yang secara jelas menunjukkan pelaku melakukan tindak pidana. Kekuatan bukti langsung terletak pada kemampuannya untuk secara langsung membuktikan unsur-unsur tindak pidana tanpa perlu penalaran tambahan. Namun, kelemahan bukti langsung adalah kemungkinan adanya bias, kekeliruan, atau bahkan kebohongan dari saksi, yang memerlukan pengujian kredibilitas yang ketat.

2. Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence): Bukti tidak langsung, atau bukti petunjuk, adalah bukti yang tidak secara langsung membuktikan suatu fakta, tetapi mengarahkan pada kesimpulan adanya fakta tersebut melalui inferensi logis. Contohnya adalah sidik jari di lokasi kejadian, alat yang digunakan untuk kejahatan, atau perilaku terdakwa setelah kejadian yang mencurigakan (misalnya, melarikan diri, menyembunyikan sesuatu). KUHAP sendiri mengakui bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah, yang dapat dibangun dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Kekuatan bukti tidak langsung terletak pada kemampuannya untuk membentuk rantai penalaran yang kuat, yang secara kumulatif dapat meyakinkan hakim. Meskipun tidak secara langsung melihat perbuatan, jalinan petunjuk yang konsisten dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi.

3. Bukti Penguat (Corroborative Evidence): Bukti penguat adalah bukti yang tidak secara langsung membuktikan fakta utama, tetapi mendukung atau menguatkan bukti lain yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kredibilitas atau keandalan bukti primer. Contohnya adalah kesaksian dari saksi yang tidak melihat kejadian secara langsung tetapi dapat menguatkan alibi atau keberadaan terdakwa, atau dokumen yang mendukung klaim tertentu dalam kesaksian. Dalam praktik, bukti penguat sangat penting untuk membangun keyakinan hakim, terutama ketika bukti langsung tidak tersedia atau kurang meyakinkan, atau ketika bukti tidak langsung perlu dukungan tambahan untuk memperkuat inferensi.

Dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, dikenal adanya sistem pembuktian negatif atau berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel). Artinya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan satu alat bukti saja atau hanya berdasarkan keyakinannya tanpa dukungan alat bukti yang sah. Hakim harus yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya, dan keyakinan itu harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Ini adalah perpaduan antara aspek positivisme (jenis alat bukti yang sah ditentukan undang-undang) dan realisme (keyakinan hakim yang dibentuk dari penilaian atas alat bukti).

Kritik Terhadap Praktik Pelaksanaan Teori Pembuktian di Persidangan

Meskipun teori kausalitas, asas kesalahan, dan ragam alat bukti telah dirumuskan secara komprehensif dalam undang-undang dan doktrin, praktik pelaksanaannya di persidangan seringkali menghadapi kritik tajam, terutama dalam konteks Indonesia yang menganut sistem Civil Law dengan pengaruh Common Law yang semakin kuat dalam praktik peradilan.

Salah satu kritik utama adalah dominasi positivisme formalistik dalam praktik pengumpulan dan penilaian alat bukti. Seringkali, fokus bergeser pada pemenuhan formalitas alat bukti semata, tanpa pendalaman yang cukup terhadap substansi dan kebenaran material. Misalnya, dokumen yang tidak dibubuhi materai atau yang tidak dilegalisasi secara formal terkadang langsung disampingkan sebagai bukti, meskipun substansinya mungkin relevan dan mendukung kebenaran faktual. Hal ini juga terlihat dalam SEMA yang menyatakan bahwa dokumen asing harus dilegalisir oleh perwakilan RI untuk dapat diterima sebagai alat bukti. Kritik realisme akan menyoroti bahwa terlalu ketatnya formalitas dapat menghalangi penemuan kebenaran dan keadilan substantif.

Selain itu, penilaian alat bukti yang tidak konsisten atau subjektif juga menjadi masalah. Meskipun ada pedoman tentang bagaimana hakim harus menilai alat bukti (misalnya, keterangan saksi harus saling menguatkan atau bersesuaian ), dalam praktiknya, penilaian ini seringkali rentan terhadap bias atau kurangnya pertimbangan yang mendalam. Yurisprudensi Mahkamah Agung sendiri mencatat kasus-kasus di mana pertimbangan hakim kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd) atau bahkan bertentangan dengan bukti yang diajukan. Ada pula yurisprudensi yang menyatakan bahwa keberatan kasasi yang hanya mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan, karena dianggap mengenai penghargaan kenyataan (van feitelijken aard) yang tidak takluk pada kasasi. Ini menunjukkan bahwa realita di persidangan tidak selalu sejalan dengan cita-cita objektivitas dalam pembuktian.

Kritik lainnya adalah keterbatasan dalam memanfaatkan bukti petunjuk (circumstantial evidence) secara optimal. Meskipun diakui secara hukum, kekuatan bukti petunjuk sangat bergantung pada kemampuan hakim untuk membangun inferensi yang kuat dan logis. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin terlalu konservatif dalam menarik kesimpulan dari bukti petunjuk, atau sebaliknya, terlalu jauh dalam menginterpretasikannya, sehingga menyebabkan ketidakadilan.

Terakhir, pengaruh faktor non-hukum seperti tekanan publik, kepentingan politik, atau bahkan kelelahan hakim, juga dapat memengaruhi praktik pembuktian. Meskipun sistem hukum berharap untuk steril dari pengaruh ini, realisme hukum mengingatkan kita bahwa hal ini adalah bagian dari realitas peradilan. Putusan MA sendiri mengakui bahwa perkara pidana dan perdata dapat berjalan bersamaan, namun menyarankan agar perkara perdata menunggu putusan pidana demi kepastian hukum, sebuah pengakuan implisit akan kompleksitas intervensi antar-kasus.

Kesimpulan

Kausalitas, kesalahan, dan ragam alat bukti adalah pilar-pilar yang menyokong keadilan dalam hukum pidana. Meskipun positivisme memberikan kerangka yang jelas dan terstruktur, realisme selalu mengingatkan kita bahwa praktik penegakan hukum jauh lebih kompleks daripada sekadar penerapan norma. Kritik terhadap pelaksanaan teori pembuktian di persidangan, baik dalam sistem Civil Law maupun Common Law, menekankan perlunya hakim dan penegak hukum untuk tidak hanya patuh pada formalitas, tetapi juga memiliki kepekaan moral, kecermatan dalam menilai substansi, dan keberanian untuk mencari kebenaran material. Hanya dengan demikian, cita-cita keadilan substantif yang kita dambakan dapat terwujud, dan hukum pidana dapat benar-benar berfungsi sebagai pelindung martabat manusia.


Zlamitan