Transformasi Lanskap Hukum Pidana Indonesia: Analisis Komparatif Komprehensif KUHP 2023 dan KUHAP 2025 serta Implikasi Strategis bagi Kebebasan Sipil dan Praktisi Digital
Ringkasan Eksekutif Laporan ini menyajikan analisis mendalam dan ekstensif mengenai pergeseran fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang ditandai dengan pemberlakuan dua pilar legislasi baru: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru). Kedua instrumen hukum ini dijadwalkan berlaku efektif secara simultan pada tanggal 2 Januari 2026, sebuah momen yang akan menandai berakhirnya era hukum pidana warisan kolonial ( Wetboek van Strafrecht dan Herziene Inlandsch Reglement ) serta menggantikan rezim KUHAP 1981 (UU No. 8 Tahun 1981) yang telah berlaku selama lebih dari empat dekade. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara granular pasal-pasal krusial yang memiliki dampak langsung dan sistemik terhadap ekosistem demokrasi, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat dan aktivitas di ru...