Dekonstruksi PDB Indonesia Sebagai Refleksi Filosofis tentang Angka, Manusia, dan Telos Pembangunan

Tulisan ini menyajikan sebuah dekonstruksi filosofis terhadap analisis komparatif Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode 2018-2022. Alih-alih menerima PDB sebagai proksi final kesejahteraan, tulisan ini membedahnya dari perspektif filsafat ekonomi untuk menyingkap asumsi-asumsi ontologis dan teleologis yang mendasarinya. Analisis terhadap komponen Konsumsi (C), Investasi (I), Belanja Pemerintah (G), dan Ekspor Bersih (X-M) tidak dilihat sebagai sekadar variabel akuntansi, melainkan sebagai simtom dari orientasi fundamental sebuah bangsa terhadap konsep "kemajuan". Saya berargumen bahwa tantangan struktural Indonesia—seperti produktivitas rendah dan ketergantungan pada komoditas—bukanlah masalah teknis semata, melainkan manifestasi dari cara kita mendefinisikan tujuan (telos) dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Artikel ini mengusulkan pergeseran paradigma dari pertumbuhan yang berpusat pada angka menuju pembangunan yang berpusat pada martabat dan kapabilitas manusia.

Fetisisme Angka dan Krisis Makna

Dalam diskursus publik dan perumusan kebijakan kontemporer, angka PDB dan target pertumbuhannya—seperti target ambisius 7%—telah mencapai status sakral. Ia menjadi metrik utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah rezim ekonomi. Namun, obsesi terhadap formula $Y=C+I+G+(X-M)$ ini mengaburkan pertanyaan yang lebih fundamental: Apa sebenarnya yang kita ukur? Dan untuk tujuan apa kita mengukurnya?

Teks analisis yang diberikan menyajikan perbandingan data yang tajam dan relevan. Ia membandingkan Indonesia dengan negara-negara serupa, sebuah langkah metodologis yang valid dalam ilmu ekonomi. Namun, dari sudut pandang filosofis, data tersebut bukanlah kebenaran objektif, melainkan cermin yang merefleksikan pilihan, nilai, dan struktur kekuasaan yang membentuk realitas ekonomi sebuah bangsa. Artikel ini bertujuan untuk melampaui pembacaan literal terhadap data tersebut. Saya akan melakukan pembacaan "simptomatik", yaitu menafsirkan angka-angka PDB sebagai gejala dari kondisi filosofis yang lebih dalam, untuk menjawab pertanyaan sentral: Apakah struktur ekonomi Indonesia saat ini merupakan alat untuk mencapai emansipasi dan kesejahteraan manusia, ataukah manusia telah tereduksi menjadi sekadar instrumen untuk mengakselerasi angka PDB?

Ekonomi sebagai Instrumen atau Tujuan Absolut?

Simon Kuznets, salah satu arsitek PDB, pernah memperingatkan bahwa "kesejahteraan suatu bangsa hampir tidak dapat disimpulkan dari ukuran pendapatan nasional." Peringatan ini sering diabaikan. Ekonomi modern cenderung memperlakukan PDB bukan sebagai alat ukur aktivitas ekonomi, tetapi sebagai tujuan itu sendiri (telos). Terjadi pergeseran dari ekonomi sebagai sarana untuk mencapai "kehidupan yang baik" (eudaimonia, dalam terminologi Aristoteles) menjadi ekonomi sebagai tujuan absolut yang menuntut pengorbanan aspek-aspek kualitatif kehidupan.

Dengan kerangka ini, kita akan membedah setiap komponen PDB Indonesia:

Konsumsi (C): Vitalitas Semu dan Martabat yang Tergerus

Data menunjukkan porsi konsumsi rumah tangga Indonesia (56.7% dari PDB) lebih rendah dari Brazil dan Meksiko. Analisis ekonomi menunjuk pada produktivitas rendah UMKM sebagai penyebab. Namun, pembacaan filosofis melihat lebih jauh. Angka 56.7% ini menyembunyikan sebuah drama tentang kualitas hidup. Apa natur dari konsumsi ini? Apakah ia merefleksikan belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan kultur yang meningkatkan kapabilitas manusia (Amartya Sen)? Ataukah ia didominasi oleh konsumsi subsisten, cicilan konsumtif yang menjerat, dan produk-produk bernilai tambah rendah yang hanya memberikan kepuasan sesaat?

Fakta bahwa 61% tenaga kerja terserap di UMKM berproduktivitas rendah bukanlah sekadar data statistik. Ia adalah sebuah pernyataan ontologis tentang kondisi kerja jutaan manusia. "Produktivitas rendah" adalah eufemisme untuk pekerjaan yang tidak menentu, upah yang tidak memadai, dan ketiadaan ruang untuk pengembangan diri dan kreativitas. Dengan demikian, tingkat konsumsi yang ada bukanlah cerminan dari daya beli yang sehat, melainkan simtom dari sebuah struktur yang belum mampu memberikan pekerjaan yang bermartabat bagi mayoritas warganya. Kebijakan seperti BLT, meskipun perlu sebagai jaring pengaman, secara filosofis hanya menangani gejala, bukan penyakitnya, yaitu ketiadaan kesempatan produktif yang setara.

Investasi (I): Fondasi Eksploitatif versus Fondasi Transformatif

Porsi investasi Indonesia (31.4% PDB) tampak sehat. Namun, sumbernya yang dominan dari FDI sektor tambang (23%) membuka persoalan etis dan teleologis. Investasi ini, secara natur, bersifat ekstraktif. Ia mengambil sumber daya alam tak terbarukan—warisan untuk generasi mendatang—dan mengubahnya menjadi laba jangka pendek yang rentan terhadap volatilitas harga global. Ini adalah logika investasi yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi semata, bukan sebagai mitra dalam pembangunan berkelanjutan.

Kontras dengan Vietnam yang berfokus pada manufaktur, pilihan Indonesia merefleksikan sebuah "jalan pintas" pembangunan yang mengabaikan pembangunan kapabilitas internal. Ketergantungan pada FDI komoditas adalah pengakuan diam-diam atas ketidakmampuan kita untuk menciptakan nilai dari pengetahuan dan keterampilan. Lebih jauh lagi, tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 6.5 adalah bukti filosofis bahwa kapital yang masuk tidak efisien dalam menghasilkan kesejahteraan riil. Ia adalah kapital yang mungkin lebih banyak terserap oleh birokrasi, korupsi, dan proyek-proyek yang tidak selaras dengan kebutuhan fundamental masyarakat. Investasi yang sejati dan transformatif seharusnya berfokus pada manusia (pendidikan, R&D) dan teknologi hijau, bukan sekadar menggali perut bumi.

Belanja Pemerintah (G): Prudensi Fiskal atau Abdikasi Moral?

Indonesia dipuji karena "pruden" dengan defisit anggaran di bawah 3% PDB, jauh lebih rendah dari India atau Mesir. Dari kacamata pasar keuangan, ini adalah sebuah kebajikan. Namun, dari kacamata filsafat politik, ini bisa diinterpretasikan sebagai sebuah pertanyaan. Prudensi untuk siapa? Belanja pemerintah yang hanya 9.2% dari PDB adalah salah satu yang terendah di antara negara-negara pembanding.

Belanja pemerintah adalah manifestasi konkret dari kontrak sosial. Ia adalah alat negara untuk mengoreksi ketidakadilan pasar dan berinvestasi pada masa depan kolektif. Alokasi 38% untuk infrastruktur fisik, sementara hanya sebagian kecil untuk riset dan pengembangan (R&D) dan peningkatan kualitas manusia, menunjukkan visi pembangunan yang sangat materialistis. Kita membangun jalan dan jembatan (yang tentu penting), tetapi kita mungkin lalai membangun "infrastruktur intelektual" dan "infrastruktur sosial". Angka belanja yang rendah dan alokasi yang timpang ini bisa dibaca bukan sebagai prudensi, melainkan sebagai bentuk abdikasi (pengunduran diri) negara dari peran transformatifnya untuk secara agresif mencerdaskan bangsa dan menciptakan masyarakat yang adil.

Ekspor Bersih (X-M): Surplus Semu dan Kedaulatan yang Tertunda

Surplus neraca perdagangan sebesar +1.4% PDB, yang didorong oleh larangan ekspor nikel, pada pandangan pertama tampak sebagai kemenangan strategis. Namun, secara filosofis, ia menyembunyikan kerapuhan. Struktur ekspor kita didominasi oleh bahan mentah (batu bara, CPO, nikel). Ini menempatkan Indonesia pada posisi subordinat dalam rantai nilai global. Kita adalah "pekerja kasar" dalam ekonomi dunia: menggali dan menebang, sementara bangsa lain yang melakukan pekerjaan "kerah putih": mengolah, berinovasi, dan menciptakan produk bernilai tambah tinggi.

Ketergantungan pada impor BBM dan obat-obatan adalah ironi yang menyakitkan. Kita kaya energi fosil, tetapi mengimpor produk akhirnya. Kita kaya keanekaragaman hayati, tetapi mengimpor farmasi. Ini bukan sekadar masalah neraca perdagangan; ini adalah masalah kedaulatan intelektual dan teknologi. Surplus yang kita banggakan adalah surplus yang dibayar dengan ketertinggalan kapabilitas manufaktur (hanya 12% ekspor vs Thailand 65%). Ia adalah potret sebuah bangsa yang belum sepenuhnya berdaulat atas takdir ekonominya sendiri.

Produktivitas sebagai Proksi Martabat

Analisis di atas mengerucut pada satu titik simpul: masalah fundamental ekonomi Indonesia adalah produktivitas. Data menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia ($14,215/pekerja) jauh di bawah Filipina ($18,440/pekerja), dan ICOR kita sangat tinggi. Namun, "produktivitas" dalam lensa filosofis bukanlah sekadar output per pekerja.

Produktivitas adalah proksi dari martabat manusia dalam dunia kerja.

Produktivitas yang tinggi mencerminkan seorang pekerja yang terdidik, sehat, memiliki alat yang memadai, bekerja dalam sistem yang efisien dan adil, serta memiliki ruang untuk berinovasi. Sebaliknya, produktivitas rendah adalah cerminan dari sistem yang gagal mengaktualisasikan potensi manusianya. Ia adalah agregat dari jutaan individu yang terjebak dalam pekerjaan subsisten, teralienasi dari hasil kerjanya, dan tidak memiliki jalur untuk mobilitas vertikal. Rendahnya rasio pajak (10.3%) adalah konsekuensi logis dari basis produktivitas yang rapuh ini; ia adalah cermin dari kontrak sosial yang lemah antara negara dan warga negaranya.

Arah Baru: Rekomendasi Kebijakan yang Berpusat pada Manusia

Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan (reformasi kredit UMKM, diversifikasi investasi, dll.) semuanya valid secara teknis. Namun, mereka harus dibingkai ulang dalam sebuah paradigma filosofis yang baru.

1. Dari Konsumsi ke Kapabilitas: Tujuan utama bukanlah menaikkan persentase konsumsi ke 60% PDB, tetapi meningkatkan kualitas konsumsi dengan mentransformasi UMKM dari sekadar penyerap tenaga kerja menjadi inkubator kreativitas dan martabat. Ini memerlukan intervensi radikal pada pendidikan vokasi dan akses terhadap teknologi, bukan sekadar kredit.

2. Dari Investasi Ekstraktif ke Investasi Regeneratif: Target investasi 35% PDB harus diiringi dengan perubahan kualitatif. Prioritas harus dialihkan secara tegas dari eksploitasi sumber daya alam ke pembangunan sumber daya manusia dan teknologi. Insentif tidak boleh hanya untuk "hilirisasi" komoditas, tetapi untuk penciptaan properti intelektual.

3. Dari Belanja Pragmatis ke Belanja Visioner: Belanja pemerintah harus dinaikkan secara berani ke level 12% PDB atau lebih, dengan fokus utama pada pendidikan, R&D, dan kesehatan. Ini bukan pengeluaran, melainkan investasi paling fundamental dalam "mesin" utama ekonomi: manusia Indonesia.

4. Dari Surplus Bahan Mentah ke Surplus Pengetahuan: Kebijakan ekspor harus bertujuan untuk secara sistematis mengubah komposisi ekspor, dari dominasi komoditas mentah menjadi dominasi produk manufaktur dan jasa berbasis teknologi. Telos-nya adalah kedaulatan ekonomi, bukan sekadar surplus neraca dagang.

Kesimpulan: Melampaui Pertumbuhan 7%

Mengejar target pertumbuhan 7% adalah sebuah ambisi yang wajar. Namun, pertanyaan filosofis yang harus kita ajukan adalah: "Pertumbuhan 7% yang seperti apa?" Pertumbuhan yang memperlebar ketimpangan, merusak lingkungan, dan membuat manusia menjadi sekrup dalam mesin raksasa? Ataukah pertumbuhan yang merupakan hasil organik dari masyarakat yang lebih cerdas, lebih sehat, lebih adil, dan lebih kreatif?

Data PDB yang disajikan adalah sebuah diagnosis yang berharga. Namun, ia mendiagnosis gejala, bukan akar penyakitnya. Akar penyakitnya bersifat filosofis: sebuah konsepsi pembangunan yang terlalu lama terpaku pada akumulasi material dan mengabaikan tujuan akhirnya, yaitu pemekaran penuh potensi dan martabat manusia Indonesia. Tantangan terbesar bukanlah mencapai angka 7%, melainkan menggeser telos ekonomi kita—dari sekadar memperbesar kue PDB, menjadi menciptakan masyarakat di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup secara produktif, bermakna, dan bermartabat.

Referensi

• BPS - Statistik Indonesia 2023.

• IMF Fiscal Monitor (October 2022).

• Kuznets, S. (1934). National Income, 1929–1932. 73rd US Congress, 2d session, Senate document no. 124.

• Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.

• World Development Indicators (World Bank, 2023).