DAFTAR ISI
BAB I: PENDAHULUAN: FILSAFAT DAN HAKIKAT PEMBUKTIAN
A. Pengertian dan Tujuan Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana
B. Kebenaran dalam Hukum: Dialektika antara Kebenaran Materiil dan Kebenaran Formil
C. Asas-Asas Fundamental dalam Pembuktian Pidana (Presumption of Innocence, In Dubio Pro Reo, Actori Incumbit Onus Probandi)
D. Teori-Teori Pembuktian Universal (Conviction in Time, Conviction in Raisonné, Positif Wettelijk, Negatief Wettelijk)
BAB II: SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DI INDONESIA: LANDASAN DAN PRINSIP KERJA
A. Landasan Yuridis: Pasal 183 KUHAP sebagai Pengejawantahan Sistem Negatief Wettelijk
B. Dua Pilar Utama: Kekuatan Alat Bukti yang Sah dan Keyakinan Hakim (Intime Conviction)
C. Beban Pembuktian (Onus Probandi) dalam Perkara Pidana
D. Batas Minimum Pembuktian (Bewijsminimum) sebagai Syarat Pemidanaan
BAB III: KAJIAN ALAT-ALAT BUKTI MENURUT PASAL 184 KUHAP
A. Keterangan Saksi (Getuigenverklaring)
B. Keterangan Ahli (Deskundigenverklaring)
C. Surat (Schriftelijk Bewijs)
D. Petunjuk (Aanwijzing)
E. Keterangan Terdakwa (Verklaring van de Verdachte)
BAB IV: BARANG BUKTI (CORPUS DELICTI) DAN KORELASINYA DENGAN ALAT BUKTI
A. Definisi dan Ruang Lingkup Barang Bukti dalam KUHAP
B. Prosedur Perolehan Barang Bukti yang Sah: Penggeledahan dan Penyitaan
C. Transformasi Nilai Barang Bukti menjadi Alat Bukti di Persidangan
BAB V: ISU-ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA
A. Pembuktian Terbalik (Omkering van de Bewijslast) dalam Tindak Pidana Korupsi: Sifat, Batasan, dan Implementasinya
B. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Terdakwa dalam Proses Pembuktian
C. Tantangan Pembuktian di Era Digital: Sebuah Proyeksi
D. Menafsirkan Ulang Batasan Pembuktian pada Alat Bukti Digital
BAB VI: ANALISIS PEMBUKTIAN KHUSUS: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENYERTAAN (PASAL 340, 338 jo. 55, 56 KUHP)
A. Karakteristik dan Unsur Esensial Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)
B. Problematika Pembuktian Unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" (Voorbedachte Rade) C. Nilai Alat Bukti dalam Mengungkap Mens Rea dan Rangkaian Perbuatan
D. Pembuktian Penyertaan (Deelneming): Membedakan Peran Pelaku (Pasal 55 KUHP) dan Pembantu (Pasal 56 KUHP)
E. Analisis Yurisprudensi Relevan
BAB VII: PENUTUP
A. Sintesis Nilai Pembuktian: Upaya Harmonisasi antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan
B. Refleksi Kritis terhadap Sistem Pembuktian Pidana Indonesia
C. Arah dan Prospek Pembaharuan Hukum Pembuktian Nasional (Ius Constituendum)
BAB I
PENDAHULUAN: FILSAFAT DAN HAKIKAT PEMBUKTIAN
"Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht" – bahkan sampai sekarang para ahli hukum masih mencari sebuah definisi untuk pengertian mereka tentang hukum. Pernyataan sinis Immanuel Kant yang termasyhur ini, secara luar biasa juga relevan ketika kita memasuki gerbang dari salah satu aspek hukum yang paling fundamental yaitu hukum pembuktian. Jika mendefinisikan hukum itu sendiri merupakan sebuah pencarian tanpa akhir, maka mendefinisikan proses untuk menemukan kebenaran di dalam hukum merupakan sebuah diskursus filsafati yang tak kalah peliknya. Bab ini akan menjadi pintu awal, untuk menelusuri hakikat, tujuan, dan asas-asas yang menjadi jiwa dari setiap proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana.
A. Pengertian dan Tujuan Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana
Secara etimologis, "membuktikan" adalah sebuah upaya untuk memberi kepastian. Dalam ranah hukum, kepastian ini bukanlah kepastian absolut sebagaimana yang dicari dalam ilmu pasti, melainkan sebuah kepastian yuridis. Para pemikir hukum telah memberikan beragam definisi untuk memaknai upaya ini. Subekti, misalnya, memaknainya sebagai sebuah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Definisi ini menempatkan figur hakim sebagai pusat dari proses pembuktian; seluruh energi pembuktian diarahkan untuk membentuk keyakinan pada sang pengadil.
Sudikno Mertokusumo memberikan perspektif yang sedikit berbeda, dimana membuktikan dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan. Di sini, penekanannya adalah pada penyediaan "dasar yang cukup" (sufficient basis), sebuah landasan objektif yang memungkinkan hakim untuk sampai pada sebuah kepastian.
Dari kedua pandangan tersebut, dapat disintesiskan bahwa hukum pembuktian dapat dipahami sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yang dilakukan melalui prosedur khusus, untuk mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan guna meyakinkan hakim atas kebenaran suatu peristiwa pidana. Pembuktian tidak hanya menjadi sekadar prosedur, tetapi ia adalah jantung dari proses peradilan. Tanpa pembuktian yang layak, sebuah proses peradilan kehilangan ruhnya untuk mencari kebenaran dan keadilan.
Tujuan fundamental dari pembuktian dalam sistem peradilan pidana, dengan demikian, melampaui sekadar pembuktian dalil. Tujuan utamanya adalah untuk:
Menemukan Kebenaran Materiil: Mengungkap kebenaran sesungguhnya mengenai "apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi" dan "apakah terdakwalah yang bersalah melakukannya". Ini adalah upaya merekonstruksi peristiwa masa lalu (past event) di ruang sidang.
Memberikan Dasar Legitimasi bagi Putusan Hakim. Pembuktian menyediakan fondasi rasional dan yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, baik pemidanaan maupun pembebasan. Putusan yang tidak didasarkan pada pembuktian yang sah adalah sebuah kesewenang-wenangan.
Melindungi Hak Asasi Manusia. Prosedur pembuktian yang rigid dan adil berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi tersangka/terdakwa dari tuduhan yang tidak berdasar, sejalan dengan fungsi hukum untuk mendefinisikan dan melindungi hubungan antar individu serta antara individu dengan negara.
Menjaga Ketertiban Sosial (Restitutio in Integrum). Dengan membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan sanksi yang setimpal, hukum pembuktian turut memulihkan keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.
B. Kebenaran dalam Hukum: Dialektika antara Kebenaran Materiil dan Kebenaran Formil
Setiap proses peradilan adalah sebuah upaya pencarian kebenaran. Namun, "kebenaran" dalam konteks hukum bukanlah entitas tunggal. Diskursus hukum secara klasik membedakannya menjadi dua jenis: kebenaran materiil dan kebenaran formil.
Kebenaran Materiil (Materiële Waarheid) adalah kebenaran hakiki, kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam suatu peristiwa. Inilah ideal yang hendak dicapai oleh hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana tidak puas hanya dengan membuktikan apa yang tertera dalam surat dakwaan atau apa yang terungkap secara formalistik di persidangan. Ia berupaya menggali hingga ke akar peristiwa untuk menemukan apa yang senyatanya terjadi. Namun, disinilah letak tragedi sekaligus kemuliaan hukum: kebenaran materiil absolut sesungguhnya adalah domain Tuhan, berada di luar jangkauan manusia yang terbatas. Hukum, dengan segala perangkatnya, hanya bisa berupaya mendekatinya.
Kebenaran Formil (Formele Waarheid) adalah kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dan diakui keabsahannya menurut prosedur hukum acara yang berlaku. Apa yang dapat dibuktikan di pengadilan sesuai dengan alat bukti yang sah, itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Sistem hukum acara perdata, misalnya, seringkali dianggap cukup puas dengan pencapaian kebenaran formil ini.
Dalam hukum pidana, terjadi sebuah dialektika yang menegangkan antara keduanya. Cita-cita untuk meraih kebenaran materiil hanya dapat ditempuh melalui jembatan kebenaran formil. Alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah satu-satunya instrumen yang dimiliki hakim untuk merekonstruksi kebenaran materiil. Inilah yang melahirkan adagium Belanda yang relevan:
"Het recht hinkt achter de feiten aan"—hukum selalu tertatih-tatih di belakang fakta. Selalu ada potensi gap antara apa yang benar-benar terjadi (kebenaran materiil) dengan apa yang berhasil dibuktikan di pengadilan (kebenaran formil). Untuk menjembatani gap inilah sistem pembuktian pidana modern membangun berbagai prinsip dan pagar pengaman.
C. Asas-Asas Fundamental dalam Pembuktian Pidana
Untuk memastikan proses pembuktian berjalan dalam koridor perlindungan hak asasi dan pencarian keadilan, hukum acara pidana modern ditopang oleh beberapa asas fundamental yang bersifat universal.
Presumption of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah) Asas ini adalah tiang utama dari bangunan hukum acara pidana yang beradab. Maknanya adalah bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Asas ini bukan berarti menafikan kemungkinan seseorang bersalah, melainkan meletakkan beban pada negara (melalui penuntut umum) untuk membuktikan kesalahan tersebut tanpa keraguan. Secara filosofis, asas ini merupakan perwujudan dari prinsip bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Asas ini menjadi benteng utama perlindungan terhadap kesewenang-wenangan negara.
In Dubio Pro Reo Asas ini adalah turunan langsung dan implementasi dari asas praduga tak bersalah pada tahap pengambilan putusan oleh hakim. In dubio pro reo berarti "jika ada keragu-raguan, maka harus diputus untuk keuntungan terdakwa". Ketika setelah seluruh proses pemeriksaan dan pembuktian selesai, masih tersisa keraguan yang beralasan (reasonable doubt) dalam diri hakim mengenai kesalahan terdakwa, maka hakim wajib menjatuhkan putusan yang paling menguntungkan, yaitu pembebasan (vrijspraak). Asas ini adalah katup pengaman terakhir untuk mencegah terjadinya penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah, mengakui keterbatasan manusiawi hakim dalam mencapai kebenaran absolut.
Actori Incumbit Onus Probandi (Beban Pembuktian pada Penuntut) Asas ini secara tegas meletakkan beban pembuktian (burden of proof atau onus probandi) pada pundak penuntut umum (actor). Penuntut umumlah yang mendalilkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka dialah yang wajib membuktikan setiap unsur dari dakwaannya. Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (negativa non sunt probanda). Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP, dimana terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini secara diametral berbeda dengan hukum perdata, di mana beban pembuktian dapat bergeser ke pihak tergugat.
D. Teori-Teori Pembuktian Universal
Untuk menilai kekuatan alat bukti yang tersaji di persidangan dan membentuk keyakinannya, hakim secara teoritis dipandu oleh beberapa sistem atau teori pembuktian. Teori-teori ini merefleksikan pergeseran pandangan filosofis tentang peran hakim dan hukum dalam mencari kebenaran.
Conviction in Time (Sistem Keyakinan Hakim Semata). Ini adalah sistem yang paling subjektif. Putusan bersalah atau tidaknya terdakwa digantungkan semata-mata pada keyakinan pribadi hakim (conviction intime). Sistem ini tidak mensyaratkan adanya alat bukti formal; sekalipun tidak ada bukti, jika hakim yakin, pemidanaan dapat dijatuhkan. Kelemahannya sangat jelas: membuka ruang yang sangat luas bagi kesewenang-wenangan dan sulit untuk diawasi.
Conviction in Raisonné (Sistem Keyakinan Hakim yang Beralasan). Sebagai penyempurnaan dari sistem sebelumnya, conviction raisonné masih menempatkan keyakinan hakim sebagai sentrum, namun keyakinan tersebut haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat (reasonable). Meskipun belum terikat pada alat bukti yang limitatif menurut undang-undang, putusan hakim tidak lagi boleh didasarkan pada ilham subjektif semata, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
Positief Wettelijk Theorie (Sistem Pembuktian Positif Menurut UU). Teori ini adalah antitesis dari conviction intime. Hakim sepenuhnya terikat pada alat bukti yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Jika alat bukti menurut undang-undang terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, sekalipun nurani hakim berkata lain. Sistem ini sangat mekanistis dan objektif, namun kaku. Oleh karena sifatnya yang demikian, ia lebih cocok untuk mencari kebenaran formil dalam hukum perdata.
Negatief Wettelijk Theorie (Sistem Pembuktian Negatif Menurut UU) Inilah teori sintesis yang dianggap paling ideal dalam sistem hukum modern, termasuk yang dianut oleh KUHAP Indonesia. Sistem ini mensyaratkan dua hal secara kumulatif untuk pemidanaan: (1) adanya alat bukti yang sah dan telah mencapai batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan undang-undang, dan (2) timbulnya keyakinan pada diri hakim berdasarkan alat-alat bukti tersebut bahwa terdakwa memang bersalah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan. Teori ini berupaya menyeimbangkan antara objektivitas hukum (wettelijk) dengan kebijaksanaan dan nurani hakim (negatief, dalam arti keyakinan hakim menjadi syarat negatif yang harus dipenuhi), demi mencapai putusan yang seadil-adilnya.
BAB II
SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DI INDONESIA: LANDASAN DAN PRINSIP KERJA
Memasuki ruang sidang dalam perkara pidana berarti memasuki sebuah arena di mana kebenaran diperjuangkan melalui dalil dan bukti. Sistem yang dianut sebuah negara untuk mengatur arena ini bukanlah sekadar pilihan teknis, melainkan sebuah cerminan dari filsafat hukum dan komitmennya terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Sistem hukum Indonesia, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah memilih sebuah jalan yang spesifik, yang menuntut perpaduan antara kepastian yuridis dan keyakinan nurani.
A. Landasan Yuridis: Pasal 183 KUHAP sebagai Pengejawantahan Sistem Negatief Wettelijk
Pilar utama yang menyangga seluruh bangunan sistem pembuktian pidana di Indonesia tertancap kokoh dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."
Pasal ini bukan sekadar rumusan teknis, melainkan sebuah kristalisasi dari teori pembuktian yang dikenal sebagai Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Bewijstheorie). Disebut "wettelijk" (berdasarkan undang-undang) karena syarat pemidanaan harus didasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Disebut "negatief" karena, sekalipun syarat alat bukti tersebut telah terpenuhi secara formal, hakim tetap tidak boleh menjatuhkan pidana jika ia tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim di sini berfungsi sebagai "veto negatif" terhadap formalitas pembuktian.
Pemilihan sistem ini merupakan sebuah sintesis teoretis yang fundamental. Ia menolak ekstremitas dari dua kutub teori pembuktian lainnya. Di satu sisi, ia menolak sistem Conviction in Time yang menyerahkan nasib terdakwa pada subjektivitas keyakinan hakim semata, yang rawan kesewenang-wenangan. Disisi lain, ia juga menolak sistem Positief Wettelijk yang kaku dan mekanistis, yang mereduksi peran hakim menjadi sekadar "corong undang-undang" (la bouche de la loi) dan mengabaikan nurani keadilan.
Dengan demikian, sistem negatief wettelijk adalah sebuah via media, jalan tengah yang berupaya mengharmonisasikan dua nilai agung dalam hukum: kepastian hukum (yang direpresentasikan oleh syarat alat bukti yang sah) dan keadilan substantif (yang direpresentasikan oleh syarat keyakinan hakim).
B. Kekuatan Alat Bukti yang Sah dan Keyakinan Hakim (Dua Pilar Utama)
Analisis mendalam terhadap Pasal 183 KUHAP menyingkap dua pilar utama yang harus tegak secara bersamaan sebelum pemidanaan dapat dijatuhkan. Ketiadaan salah satunya akan meruntuhkan seluruh bangunan pembuktian.
Pilar Objektif: Alat Bukti yang Sah. Syarat pertama adalah terpenuhinya alat bukti yang "sah" secara yuridis. Keabsahan ini memiliki dua dimensi. Pertama, alat bukti tersebut harus termasuk dalam salah satu dari lima jenis alat bukti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penggunaan alat bukti di luar kelima jenis ini untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah tidak sah. Kedua, cara perolehan alat bukti tersebut haruslah sah menurut hukum. Bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum (unlawful means), seperti penyiksaan atau paksaan, pada hakikatnya kehilangan nilai pembuktiannya.
Pilar Subjektif: Keyakinan Hakim (Intime Conviction). Syarat kedua adalah "keyakinan hakim". Ini bukanlah keyakinan yang buta atau firasat semata. Dalam doktrin hukum modern, keyakinan ini adalah sebuah conviction raisonnée, yakni keyakinan yang lahir dari dan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui alasan-alasan rasional berdasarkan alat bukti yang tersaji di persidangan. Keyakinan inilah yang menjadi jembatan antara kebenaran formil yang terungkap di sidang dengan kebenaran materiil yang dicita-citakan. Ia menjadi ruang bagi hakim untuk menggunakan kearifan, pengalaman, dan nuraninya dalam menilai bobot setiap bukti, tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Tanpa pilar ini, hukum akan menjadi mesin yang dingin dan tak berjiwa.
C. Beban Pembuktian (Onus Probandi): Actori Incumbit Onus Probandi dalam Perkara Pidana
Dalam setiap kontestasi hukum, pertanyaan fundamentalnya adalah: siapa yang wajib membuktikan? Asas hukum universal memberikan jawaban melalui adagium Actori incumbit onus probandi—beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan atau menuntut. Dalam perkara pidana, yang bertindak sebagai penuntut (actor) adalah negara, yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum.
Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa sepenuhnya berada pada Penuntut Umum. Penuntut Umum wajib membuktikan setiap unsur dalam surat dakwaannya dengan alat bukti yang sah hingga melampaui keraguan yang wajar. Sebaliknya, terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari asas presumption of innocence. Terdakwa berhak untuk diam, dan diamnya tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan bersalah. Kewajibannya hanya sebatas memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dalam konteks delik korupsi, sebuah pengecualian yang diatur secara khusus.
D. Batas Minimum Pembuktian (Bewijsminimum)
Selain syarat kualitatif berupa keabsahan alat bukti, Pasal 183 KUHAP juga menetapkan syarat kuantitatif, yakni "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Inilah yang dikenal sebagai asas batas minimum pembuktian (bewijsminimum).
Asas ini merupakan konkretisasi dari prinsip kuno unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi). Artinya, pemidanaan tidak boleh dijatuhkan hanya berdasarkan satu alat bukti tunggal, betapapun kuatnya alat bukti tersebut. Sebagai contoh, keterangan seorang saksi, meskipun di bawah sumpah, tidaklah cukup untuk menghukum terdakwa; ia harus didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya, misalnya surat visum et repertum atau keterangan terdakwa yang bersesuaian. Demikian pula pengakuan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP, tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya dan harus disertai alat bukti lain.
Tujuan dari asas bewijsminimum ini adalah untuk memperkuat jaminan objektivitas dan kehati-hatian dalam proses peradilan. Ia memaksa penegak hukum untuk tidak bersandar pada satu bukti yang rentan terhadap kekeliruan, melainkan membangun sebuah konstruksi pembuktian yang kokoh dari berbagai sumber yang saling menguatkan dan bersesuaian (corroborating evidence). Inilah benteng terakhir yang memastikan bahwa keyakinan hakim tidak dibangun diatas pondasi yang rapuh.
BAB III
KAJIAN ALAT-ALAT BUKTI MENURUT PASAL 184 KUHAP
Apabila Pasal 183 KUHAP adalah jantung dari sistem pembuktian, maka Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah rangkanya. Pasal ini menetapkan secara limitatif (limitatively enumerated) instrumen-instrumen yang diakui sah oleh hukum untuk digunakan dalam membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Penetapan yang bersifat terbatas ini adalah manifestasi dari asas legalitas dalam hukum acara, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi para pencari keadilan dari penggunaan bukti-bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. KUHAP hanya mengakui lima jenis alat bukti: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa. Di luar kelimanya, suatu bukti tidak memiliki nilai yuridis untuk membuktikan kesalahan.
A. Keterangan Saksi (Getuigenverklaring)
Keterangan saksi sering disebut sebagai mahkota dalam pembuktian perkara pidana (de koningin van de bewijsmiddelen). Ia adalah upaya utama untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu melalui indra manusia yang mengamatinya. Namun, di balik peran sentralnya, tersimpan pula potensi kelemahan yang bersumber dari subjektivitas dan keterbatasan memori manusia.
Definisi dan Landasan Yuridis. KUHAP secara cermat mendefinisikan saksi dan keterangannya. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Definisi ini secara implisit menolak kesaksian yang berasal dari orang lain atau desas-desus (testimonium de auditu atau hearsay) sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, bukan keterangan yang ia berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan.
Syarat Keabsahan Saksi dan Keterangannya. Agar keterangan seorang saksi memiliki nilai pembuktian yang sah, ia harus memenuhi serangkaian syarat, baik formil maupun materiil.
Syarat Formil: Syarat utama adalah pengucapan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menegaskan kewajiban ini. Konsekuensinya, keterangan yang diberikan tanpa sumpah tidak dapat dinilai sebagai alat bukti saksi yang sah, namun hanya dapat berfungsi sebagai tambahan yang menguatkan keyakinan hakim jika bersesuaian dengan alat bukti lain yang sah.
Syarat Materiil: Asas fundamental yang berlaku adalah unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Prinsip ini melarang hakim untuk memvonis terdakwa hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi. Keterangan tersebut harus bersesuaian dengan keterangan saksi lain atau dengan alat bukti lain yang sah.
Pengecualian dan Larangan: Hukum juga memberikan batasan. Seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri jika memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa (Pasal 168 KUHAP). Selain itu, mereka yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib menyimpan rahasia (misalnya dokter, advokat, rohaniwan) dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban bersaksi mengenai hal yang dipercayakan kepadanya (Pasal 170 KUHAP).
Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi. Penilaian atas kebenaran keterangan seorang saksi sepenuhnya merupakan wewenang hakim (vrij bewijskracht). Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Pasal 185 ayat (6) KUHAP memberikan pedoman bagi hakim untuk menilainya secara arif, dengan mempertimbangkan:
Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
Alasan yang mungkin digunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu.
Cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kredibilitas saksi.
B. Keterangan Ahli (Deskundigenverklaring)
Ketika fakta-fakta dalam suatu perkara bersifat teknis dan memerlukan pengetahuan khusus untuk memahaminya, maka peradilan membutuhkan bantuan seorang ahli.
Definisi dan Peran Ahli. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Perbedaan esensial antara saksi fakta dan saksi ahli terletak pada substansi keterangannya. Saksi fakta memberikan keterangan tentang peristiwa yang dialaminya, sementara saksi ahli memberikan pendapat (opinion) atau kesimpulan (conclusion) berdasarkan disiplin ilmunya untuk menerjemahkan fakta yang ada. Contoh klasiknya adalah ahli kedokteran forensik yang memeriksa jenazah (Pasal 133 KUHAP) atau ahli balistik yang memeriksa proyektil.
Bentuk dan Kekuatan Pembuktian. Keterangan ahli dapat diberikan dalam dua bentuk. Pertama, secara lisan di bawah sumpah di muka sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Kedua, dalam bentuk surat atau laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 huruf c KUHAP), yang dikenal sebagai alat bukti surat. Laporan tertulis yang paling umum adalah Visum et Repertum. Penting untuk dicatat, hakim tidak terikat pada pendapat ahli (adagium ius curia novit). Keterangan ahli hanyalah alat bantu bagi hakim untuk membentuk keyakinannya. Jika pendapat seorang ahli bertentangan dengan keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti lain, hakim bebas untuk mengesampingkannya dengan pertimbangan yang logis.
C. Surat (Schriftelijk Bewijs)
Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan dimaksudkan untuk mencurahkan isi pikiran.
Jenis-jenis Surat Pasal 187 KUHAP merinci jenis-jenis surat yang memiliki nilai sebagai alat bukti, antara lain:
Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (misalnya, BAP, akta otentik).
Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang menjadi tanggung jawabnya.
Surat keterangan dari seorang ahli (sebagaimana dibahas di atas).
Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
Kekuatan Pembuktian. Sama seperti alat bukti lain dalam sistem negatief wettelijk, kekuatan pembuktian surat bersifat bebas (vrij). Hakim akan menilainya dalam hubungannya dengan alat bukti lain. Namun, surat resmi atau akta otentik, karena dibuat oleh pejabat umum dalam kapasitas resminya, secara teoritis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindend) mengenai kebenaran formal dari apa yang tertera didalamnya, hingga dapat dibuktikan sebaliknya.
D. Petunjuk (Aanwijzing)
Petunjuk adalah alat bukti yang paling abstrak dan sepenuhnya merupakan hasil kerja intelektual dan nurani hakim.
Definisi dan Hakikat. Pasal 188 ayat (1) KUHAP mendefinisikannya sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah bukti langsung (direct evidence), melainkan bukti tidak langsung (indirect bewijs) yang ditarik dari serangkaian fakta-fakta hukum.
Sumber dan Penilaian. Petunjuk tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus bersumber dari alat bukti yang sah lainnya, yaitu dari keterangan saksi, surat, dan/atau keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Sebagai contoh, keterangan saksi A bahwa ia melihat terdakwa membeli racun, ditambah alat bukti surat berupa hasil otopsi yang menyatakan korban meninggal karena racun, dapat menjadi sebuah kesatuan petunjuk yang kuat. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, menurut Pasal 188 ayat (3) KUHAP, secara eksplisit diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk dinilai dengan arif, bijaksana, cermat, dan berdasarkan hati nuraninya. Disinilah manifestasi tertinggi dari asas conviction raisonnée menemukan tempatnya.
E. Keterangan Terdakwa (Verklaring van de Verdachte)
Dalam sistem peradilan modern, posisi terdakwa telah bergeser dari objek menjadi subjek pemeriksaan. Keterangannya diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah.
Definisi dan Ruang Lingkup. Keterangan terdakwa yang bernilai sebagai alat bukti adalah apa yang ia nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Perlu dibedakan secara tegas antara "keterangan" dengan "pengakuan" (bekentenis). Keterangan mencakup segala pernyataan terdakwa, baik yang bersifat pengakuan maupun penyangkalan, sedangkan pengakuan adalah pernyataan yang mengakui kesalahan.
Prinsip-prinsip Fundamental. Penggunaan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dibatasi oleh beberapa prinsip fundamental untuk melindungi hak asasi terdakwa:
Tidak Cukup Berdiri Sendiri. Keterangan terdakwa saja, sekalipun berupa pengakuan, tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Ia harus disertai dengan alat bukti lain yang sah (Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Ini adalah benteng melawan pengakuan yang diperoleh melalui paksaan.
Hanya Berlaku Bagi Diri Sendiri. Keterangan seorang terdakwa hanya dapat digunakan sebagai bukti terhadap dirinya sendiri, dan tidak dapat digunakan untuk memberatkan terdakwa lain dalam perkara yang sama (splitsing). Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP.
Status Keterangan di Luar Sidang. Keterangan yang diberikan di hadapan penyidik (BAP) bukanlah alat bukti, melainkan hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).
BAB IV
BARANG BUKTI (CORPUS DELICTI) DAN KORELASINYA DENGAN ALAT BUKTI
Dalam panggung peradilan pidana, seringkali kita mendengar istilah "barang bukti" dan "alat bukti" digunakan secara bergantian. Namun, dari perspektif ilmu hukum yang mendalam, keduanya adalah dua entitas yang berbeda secara konseptual, sekalipun saling berkelindan dalam upaya mencari kebenaran materiil. Barang bukti adalah benda-benda fisik yang bisu; ia tidak dapat berbicara untuk dirinya sendiri. Ia baru akan memiliki makna dan nilai yuridis ketika "disuarakan" melalui salah satu dari lima alat bukti yang sah menurut undang-undang. Bab ini akan mengurai definisi, ruang lingkup, dan yang terpenting, korelasi transformatif antara barang bukti dan alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
A. Definisi dan Ruang Lingkup Barang Bukti
Berbeda dengan alat bukti yang didefinisikan secara tegas dalam Pasal 184 KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan satu definisi tunggal untuk "barang bukti". Maknanya justru kita sarikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang benda apa saja yang dapat dikenakan tindakan sita oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian. Rujukan utamanya adalah Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang secara implisit mendefinisikan ruang lingkup barang bukti sebagai berikut:
Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (corpora delicti). Kategori ini mencakup objek dari kejahatan (misalnya, barang yang dicuri) maupun hasil dari kejahatan (misalnya, uang hasil korupsi atau rumah yang dibeli dari uang hasil kejahatan narkotika). Secara filosofis, penyitaan terhadap hasil kejahatan ini sejalan dengan adagium Commodum ex injuria sua non habere debet, bahwa seseorang tidak boleh diizinkan menarik keuntungan dari perbuatan jahatnya.
Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya (instrumenta delicti). Ini adalah alat yang digunakan untuk melancarkan kejahatan, seperti sebilah pisau dalam kasus pembunuhan, linggis dalam kasus pencurian, atau kendaraan yang digunakan untuk melarikan diri.
Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Contohnya adalah alat pencetak uang palsu atau perangkat khusus untuk meretas sistem komputer.
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Kategori ini bersifat lebih luas dan fleksibel, mencakup benda-benda lain yang relevan, seperti pakaian korban yang terdapat bercak darah, atau surat ancaman yang dikirim oleh pelaku.
Dengan demikian, barang bukti dapat didefinisikan sebagai benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang disita oleh penyidik karena memiliki kaitan langsung dengan suatu tindak pidana, baik sebagai objek, alat, maupun hasil dari tindak pidana tersebut, yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
B. Prosedur Perolehan: Penggeledahan dan Penyitaan
Sebagai negara hukum (rechtsstaat), setiap tindakan negara yang berpotensi melanggar hak asasi warga negara, termasuk hak atas privasi dan hak milik, harus didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, perolehan barang bukti tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui prosedur hukum yang ketat. Prosedur utama untuk memperoleh barang bukti adalah penyitaan (beslag), yang seringkali didahului oleh penggeledahan (huiszoeking). Asas utamanya adalah setiap tindakan paksa harus didasarkan pada perintah tertulis dari pejabat yang berwenang.
Penyitaan: Merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda-benda untuk kepentingan pembuktian. Pada prinsipnya, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP), kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
Penggeledahan: Merupakan tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal, pakaian, atau badan guna mencari dan menemukan barang bukti. Sama halnya dengan penyitaan, tindakan ini mensyaratkan adanya izin dari ketua pengadilan negeri untuk menjamin bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan proporsional.
Keabsahan prosedur perolehan barang bukti ini sangatlah krusial. Barang bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang ilegal (unlawful), secara teoritis dapat dipermasalahkan keabsahannya di muka sidang dan berpotensi mengurangi nilai pembuktiannya di mata hakim.
C. Transformasi Barang Bukti menjadi Alat Bukti di Persidangan
Inilah titik paling fundamental yang harus dipahami. Di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, barang bukti BUKANLAH alat bukti. Barang bukti adalah benda fisik yang diam dan pasif. Ia baru memiliki nilai dan "suara" yuridis ketika ia dihadirkan di persidangan dan ditautkan dengan salah satu dari lima alat bukti yang sah melalui sebuah proses "transformasi". Proses ini diatur dalam Pasal 181 KUHAP, yang mengamanatkan hakim untuk memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan saksi.
Transformasi tersebut terjadi sebagai berikut:
Menjadi bagian dari Keterangan Saksi. Ketika sebilah pisau (barang bukti) diperlihatkan kepada saksi di persidangan, dan saksi di bawah sumpah menyatakan, "Benar, itulah pisau yang saya lihat digenggam oleh Terdakwa sesaat setelah korban tergeletak," maka pisau tersebut telah mentransformasi dirinya menjadi penguat dari alat bukti keterangan saksi.
Menjadi bagian dari Keterangan Terdakwa. Ketika pisau yang sama diperlihatkan kepada terdakwa, dan ia menyatakan, "Benar, itu pisau milik saya," maka pisau tersebut menjadi penguat dari alat bukti keterangan terdakwa.
Menjadi objek dari Keterangan Ahli. Ketika seorang ahli forensik memberikan keterangan bahwa sidik jari pada gagang pisau tersebut identik dengan sidik jari terdakwa, maka pisau tersebut menjadi dasar bagi lahirnya alat bukti keterangan ahli.
Menjadi dasar dari Surat. Apabila ahli tersebut menuangkan analisisnya dalam sebuah laporan tertulis di bawah sumpah jabatan (misalnya, laporan hasil pemeriksaan sidik jari), maka laporan tersebut menjadi alat bukti surat, di mana barang bukti (pisau) adalah objek analisisnya.
Menjadi unsur dari Petunjuk. Apabila rangkaian fakta—misalnya, keterangan saksi yang melihat terdakwa membeli pisau, digabungkan dengan surat hasil otopsi yang menyatakan korban meninggal karena luka tusuk, dan keterangan terdakwa yang berbelit-belit—maka pisau itu sendiri menjadi bagian krusial dari jalinan fakta yang membentuk alat bukti petunjuk bahwa terdakwalah pelakunya.
Dengan demikian, fungsi utama barang bukti dalam persidangan adalah untuk mengkonkretkan dan mengobjektifikasi alat-alat bukti lain yang sifatnya testimonial atau tertulis. Ia menjadi jangkar yang menambatkan keterangan-keterangan yang abstrak pada sebuah realitas fisik, sehingga mampu menguatkan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara adil dan berdasarkan kebenaran yang mendekati kebenaran materiil.
BAB V
ISU-ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA
Sebuah sistem hukum yang sehat tidak pernah berhenti berdialog dengan zamannya. Kemunculan bentuk-bentuk kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes), meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, serta revolusi teknologi digital, semuanya menuntut hukum pembuktian untuk terus merefleksikan diri. Ia harus mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang tidak terbayangkan oleh para penyusun KUHAP di masa lampau, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keadilannya yang paling asasi. Bab ini akan membahas tiga isu krusial yang menjadi arena dialektika tersebut.
A. Sifat, Batasan, dan Implementasi Pembuktian Terbalik (Omkering van de Bewijslast) dalam Tindak Pidana Korupsi
Asas actori incumbit onus probandi adalah sebuah benteng pertahanan utama dalam hukum pidana. Namun, ketika dihadapkan pada kejahatan korupsi yang bersifat sistematis, terorganisir, dan kerap dilakukan dengan modus operandi yang canggih, benteng ini seringkali sulit ditembus oleh penuntut umum. Pelaku tindak pidana korupsi sangat lihai dalam menyembunyikan jejak kejahatannya, menjadikan pembuktian sebagai tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi. Menjawab tantangan ini, lahirlah sebuah mekanisme pembuktian yang bersifat extraordinary, yakni pembalikan beban pembuktian.
Landasan Filosofis dan Yuridis. Penerapan pembuktian terbalik bukanlah sebuah penyimpangan yang dilakukan secara serampangan. Ia didasari oleh sebuah pemikiran bahwa kejahatan luar biasa menuntut cara-cara penegakan hukum yang luar biasa pula. Secara yuridis, mekanisme ini diatur secara khusus diluar KUHAP, yakni dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam Pasal 37, 37A, dan 38B.
Sifat: Terbatas dan Berimbang. Bahwa sistem yang dianut di Indonesia bukanlah pembalikan beban pembuktian murni (absolute reversal). Penjelasan Undang-Undang secara tegas menyebutnya sebagai "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang".
Berimbang: Beban utama untuk membuktikan adanya tindak pidana pokok (predicate crime) korupsi tetap berada di pundak Penuntut Umum. Penuntut Umum harus terlebih dahulu mampu membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Terbatas: Pembalikan beban pembuktian hanya berlaku secara terbatas pada aspek pembuktian asal-usul harta benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Setelah Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaan pokoknya, maka beban beralih kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta bendanya yang tidak seimbang dengan penghasilannya tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang sah, bukan dari hasil korupsi.
Implementasi dan Konsekuensi. Dalam praktiknya, terdakwa wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya, termasuk milik pasangan dan anaknya. Apabila terdakwa gagal membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah, maka kegagalan tersebut, menurut undang-undang, dapat digunakan sebagai alat bukti lain yang memperkuat alat bukti yang sudah ada mengenai kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi. Mekanisme ini secara fundamental mengubah dinamika pembuktian di sidang pengadilan, memberikan daya tekan yang signifikan kepada terdakwa untuk membuka tabir kekayaannya. Secara filosofis, ini adalah manifestasi dari asas proporsionalitas, di mana pembatasan terhadap hak terdakwa dianggap sepadan dengan kepentingan publik yang lebih besar untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan aset negara.
B. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Proses Pembuktian
Keterangan saksi adalah "urat nadi" pembuktian. Namun, urat nadi ini bisa terputus jika saksi dan korban—yang seringkali berada dalam posisi rentan—dihantui oleh rasa takut akan intimidasi, ancaman, atau balas dendam. Oleh karena itu, sebuah sistem peradilan yang adil wajib hukumnya untuk menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif.
Perlindungan ini tidak hanya didasarkan pada belas kasihan, tetapi pada sebuah logika peradilan yang kokoh: tanpa keterangan yang jujur dan bebas dari tekanan, kebenaran materiil mustahil ditemukan. Sistem hukum Indonesia telah mencoba menjawab kebutuhan ini melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) beserta perubahannya. Sebuah studi kasus yang menarik untuk kita cermati adalah mengenai posisi seorang justice collaborator atau whistleblower, yakni saksi yang juga merupakan pelaku. UU LPSK, dalam versi awalnya, mengandung sebuah antinomi atau pertentangan norma. Di satu sisi, Pasal 10 ayat (1) memberikan imunitas atau perlindungan hukum kepada pelapor atau saksi dari tuntutan pidana dan perdata atas laporannya. Namun disisi lain, Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, meskipun kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan yang meringankan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-VIII/2010 mencoba menafsirkan antinomi ini dengan menyatakan bahwa ayat (2) adalah pengecualian dari ayat (1). Namun, secara filosofis, dialektika ini menunjukkan betapa sulitnya hukum menyeimbangkan dua kepentingan antara kebutuhan mendesak untuk membongkar kejahatan terorganisir dengan mendorong pelaku untuk bersaksi, dengan prinsip fundamental bahwa setiap orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
C. Tantangan Pembuktian di Era Digital
Adagium het recht hinkt achter de feiten aan (hukum tertatih-tatih di belakang fakta) terasa semakin relevan di era digital. Kejahatan modern kini meninggalkan jejak dalam bentuk data elektronik, metadata, dan komunikasi digital yang melintasi batas-batas yurisdiksi. Hal ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi hukum pembuktian.
KUHAP yang kita miliki saat ini tentu belum membayangkan keberadaan alat bukti elektronik. Namun, hukum tidak boleh vakum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengambil langkah progresif dengan menyatakan secara eksplisit bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang ada sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Tantangan yang kita hadapi kini bersifat multidimensional:
Transformasi ke dalam Alat Bukti KUHAP: Bagaimana sebuah file data digital atau percakapan WhatsApp dikategorikan dalam lima alat bukti yang ada? Sebuah hasil cetak (print out) bisa dianggap sebagai alat bukti surat. Penjelasan seorang ahli forensik digital mengenai keaslian data tersebut adalah keterangan ahli. Kesesuaian antara berbagai data digital dapat membentuk petunjuk.
Keaslian dan Integritas: Data digital sangat rentan terhadap manipulasi. Proses pembuktian harus mampu menjamin otentisitas dan integritas data yang diajukan sebagai bukti. Di sinilah peran ahli forensik digital menjadi sangat vital.
Yurisdiksi Lintas Batas: Bagaimana melakukan penyitaan (beslag) terhadap data yang tersimpan di server yang berlokasi di negara lain? Ini menuntut adanya mekanisme kerja sama hukum internasional yang lebih gesit dan adaptif.
Keseimbangan antara Penegakan Hukum dan Privasi: Penyadapan dan perolehan data digital seringkali bersinggungan langsung dengan hak atas privasi. Hukum harus mampu merumuskan prosedur yang menjamin bahwa tindakan paksa tersebut dilakukan secara akuntabel, proporsional, dan tidak sewenang-wenang.
Ke depan, keahlian hukum tidak lagi cukup jika tidak diiringi dengan literasi digital. Sistem hukum pembuktian kita dituntut untuk terus beradaptasi, baik melalui legislasi maupun melalui putusan-putusan hakim yang progresif (judge-made law), agar hukum tidak menjadi artefak usang yang ditinggalkan oleh laju teknologi.
D. Menafsirkan Ulang Batasan Pembuktian pada Alat Bukti Digital
Adagium het recht hinkt achter de feiten aan—hukum tertatih-tatih di belakang fakta—menemukan pembenarannya yang paling nyata di era digital. KUHAP, sebagai produk legislasi tahun 1981, tentu tidak dirancang untuk menghadapi jejak kejahatan dalam bentuk data elektronik yang tak kasat mata, mudah dimanipulasi, dan melintasi batas yurisdiksi dalam hitungan detik. Menjawab tantangan ini, sistem hukum dituntut untuk beradaptasi, menafsirkan ulang batasan-batasan pembuktiannya melalui legislasi dan putusan peradilan yang progresif.
Perluasan Alat Bukti dalam UU ITE
Kekosongan hukum acara pidana kita mengenai bukti digital dijawab oleh pembuat undang-undang melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Sifat alat bukti menurut KUHAP memang bersifat limitatif, sehingga apabila hanya mengacu pada Pasal 184 KUHAP, maka keberadaan bukti elektronik seperti rekaman CCTV tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menjadi gerbang yuridis yang fundamental dengan menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini secara esensial berfungsi sebagai lex specialis yang memperluas daftar alat bukti yang bersifat limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, memastikan hukum tidak menjadi usang di hadapan teknologi.Putusan Mahkamah Konstitusi dan Syarat Keabsahannya
Pengakuan bukti digital bukanlah tanpa syarat. Keabsahannya diuji melalui dua lapisan: legalitas perolehan dan otentisitas isi.Legalitas Perolehan dan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 Sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang monumental, yakni Putusan No. 20/PUU-XIV/2016, memberikan penafsiran konstitusional yang sangat penting terhadap Pasal 5 UU ITE. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” khususnya yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) atau perekaman, menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai alat bukti yang "dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya". Putusan ini secara efektif menegaskan bahwa bukti elektronik yang diperoleh melalui cara-cara yang invasif terhadap privasi hanya sah apabila didasarkan pada kewenangan yang diberikan undang-undang dan dilakukan dalam konteks penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Bukti yang diperoleh di luar kerangka ini dianggap sebagai unlawful legal evidence dan harus dikesampingkan oleh hakim. Putusan MK ini kemudian diadopsi dalam perubahan UU ITE melalui UU No. 19 Tahun 2016.
Otentisitas dan Integritas (Syarat Materiil)
Selain legalitas perolehan, keabsahan bukti digital juga bergantung pada kemampuannya untuk diyakini kebenarannya. Pasal 6 UU ITE mensyaratkan bahwa informasi elektronik dianggap sah "sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Syarat ini menuntut adanya jaminan bahwa bukti tersebut asli, utuh, dan terpercaya. Pemenuhan syarat-syarat ini bukanlah perkara sederhana dan disinilah peran seorang ahli forensik digital menjadi sangat krusial.Prosedur Penanganan dan Praktik Peradilan
Untuk menjamin integritas bukti digital dari TKP hingga ke ruang sidang, diperlukan prosedur penanganan yang cermat. Meskipun tidak terdapat satu Peraturan Menteri Kominfo yang secara khusus mengatur prosedur ini secara tunggal, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat detail melalui Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik. Peraturan ini, khususnya, memastikan adanya chain of custody (rantai penanganan bukti) yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip fundamental dari chain of custody ini ditegaskan dalam Pasal 3 huruf c Perkap tersebut, yaitu prinsip keaslian, yang mengamanatkan bahwa "barang bukti harus dijaga/dijamin keasliannya mulai dari TKP sampai diterima di Labfor Polri". Jaminan keaslian ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan diwujudkan melalui serangkaian dokumentasi formal yang ketat.
Sebagai contoh adalah penanganan bukti rekaman dari sistem CCTV. Menurut Perkap 10/2009, untuk perangkat komputer atau bukti digital , pemeriksaannya wajib memenuhi persyaratan formal. Ini bukanlah proses yang arbitrer. Prosedur ini diawali dengan adanya "permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan" yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen penyidikan lain seperti laporan polisi dan BAP saksi/tersangka. Namun, mata rantai yang paling krusial adalah keharusan melampirkan "Berita Acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti".
Berita Acara inilah yang menjadi roh dari chain of custody. Dokumen ini secara resmi merekam siapa petugas yang melakukan penyitaan perangkat perekam (DVR/NVR) CCTV, kapan dan dimana penyitaan dilakukan, bagaimana kondisi barang bukti saat disita, serta bagaimana barang bukti tersebut dibungkus, diikat, dan disegel. Setiap langkah tercatat. Tujuannya adalah untuk memastikan secara yuridis bahwa perangkat perekam yang dihadirkan dan dianalisis di laboratorium, kemudian disajikan di pengadilan, adalah perangkat yang identik dan tidak terkontaminasi sejak diambil dari TKP. Tanpa Berita Acara ini, pertahanan dapat dengan mudah membangun argumen bahwa bukti tersebut telah dimanipulasi.
Selain dokumentasi, penanganan fisik juga diatur. Dengan menganalogikan dari prosedur penyitaan komputer dalam Pasal 21, penanganan perangkat DVR/NVR CCTV yang baik harus mencakup: pencatatan spesifikasi perangkat, pencabutan kabel dari sumber listrik secara benar untuk menghindari kerusakan data, dan perlakuan yang hati-hati selama transportasi. Semua ini bertujuan untuk menjaga integritas fisik dan data dari barang bukti tersebut.
Transformasi Bukti Digital menjadi Alat Bukti KUHAP
Dalam praktik peradilan, bukti digital seperti rekaman video atau foto tidak secara otomatis menjadi kategori alat bukti baru. Ia harus ditransformasikan ke dalam salah satu dari lima kategori yang diakui KUHAP, dan UU ITE menjadi jembatannya.Rekaman Video/CCTV. Sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa berada di lokasi kejahatan dapat berfungsi sebagai alat bukti petunjuk yang sangat kuat. Rangkaian gambar yang menunjukkan gerak-gerik terdakwa sebelum, saat, dan sesudah delik terjadi dapat membentuk sebuah persesuaian keadaan yang mengarah pada kesalahannya. Jika rekaman tersebut dianalisis oleh ahli dalam sebuah laporan, ia dapat pula diajukan sebagai alat bukti surat.
Foto Digital. Sama halnya dengan video, sebuah foto digital dapat menjadi bagian dari alat bukti lain. Misalnya, jika seorang saksi di persidangan membenarkan bahwa foto tersebut menggambarkan kejadian yang ia lihat, maka foto itu menjadi penguat alat bukti keterangan saksi.
Dalam studi kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, rekaman CCTV menjadi pilar sentral pembuktian. Rangkaian peristiwa yang terekam dianalisis secara mendalam oleh para ahli dan menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Kasus ini menjadi yurisprudensi penting yang menegaskan kedudukan bukti CCTV dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
BAB VI
ANALISIS PEMBUKTIAN KHUSUS: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENYERTAAN (PASAL 340, 338 jo. 55, 56 KUHP)
Dari seluruh delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik terhadap nyawa menempati posisi yang paling sentral. Delik itu menyentuh hak yang paling asasi, yakni hak untuk hidup. Oleh karena itu, proses pembuktiannya menuntut tingkat kecermatan dan kehati-hatian tertinggi. Bab ini secara khusus akan melakukan analisis mendalam terhadap tantangan pembuktian pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) dan kualifikasinya yang diperberat dalam Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), serta melibatkan analisis penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.
A. Karakteristik dan Unsur Esensial Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)
Untuk memahami problematika pembuktiannya, harus terlebih dahulu membedah anatomi dari kedua delik ini.
Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa / Doodslag). Delik ini memiliki unsur-unsur: (1) Barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) merampas nyawa orang lain. Unsur "dengan sengaja" (opzet) di sini adalah kehendak untuk membunuh. Ini adalah dolus directus, pelaku memang menghendaki akibat berupa kematian korban. Pembuktiannya relatif lebih sederhana, seringkali dapat disimpulkan secara langsung dari perbuatannya (actus reus), misalnya menusukkan pisau ke jantung korban.
Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana / Moord). Delik ini sering disebut sebagai bentuk yang paling serius dari kejahatan terhadap nyawa. Ia mengambil seluruh unsur dari Pasal 338, namun menambahkan satu unsur esensial yang memperberatnya: "dengan rencana terlebih dahulu" (met voorbedachten rade). Unsur inilah yang menjadi pembeda kualitatif antara doodslag dan moord, dan menjadi episentrum dari kesulitan pembuktian. Ia tidak lagi hanya menyoal kehendak sesaat, tetapi sebuah kehendak yang telah melalui proses pemikiran dan pertimbangan.
B. Problematika Pembuktian Unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" (Voorbedachte Rade)
Membuktikan sebuah "rencana" adalah upaya untuk membuktikan sesuatu yang berada di alam pikiran (forum internum) pelaku. Ini adalah tugas yang maha berat bagi penuntut umum, karena tidak ada saksi yang dapat melihat secara langsung ke dalam benak seorang terdakwa. Oleh karena itu, pembuktiannya hampir selalu bersifat tidak langsung, yang dibangun melalui serangkaian fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan. Menurut doktrin dan yurisprudensi, unsur voorbedachte rade dianggap terpenuhi jika terdapat tiga kondisi:
Adanya keputusan kehendak untuk membunuh yang diambil dalam suasana tenang.
Adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya keputusan kehendak dengan pelaksanaan perbuatan.
Pelaksanaan kehendak dilakukan dalam suasana tenang.
Tenggang waktu di sini tidak perlu lama, namun harus cukup untuk memungkinkan pelaku berpikir dan menimbang untung-ruginya, serta memberinya kesempatan untuk membatalkan niatnya. Disinilah letak perbedaan krusialnya dengan opzet (kesengajaan biasa) yang bisa timbul secara seketika akibat emosi sesaat. "Rencana" mengimplikasikan adanya sebuah kalkulasi, bukan sekadar reaksi impulsif.
C. Nilai Alat Bukti dalam Mengungkap Mens Rea dan Rangkaian Perbuatan
Karena voorbedachte rade adalah sebuah kondisi mental, maka alat bukti petunjuk menjadi instrumen yang paling vital. Hakim, dengan kearifannya, harus merangkai kepingan-kepingan fakta yang terungkap dari alat bukti lain menjadi sebuah mozaik yang menunjukkan adanya sebuah perencanaan. Fakta-fakta yang dapat menjadi sumber petunjuk adanya perencanaan antara lain:
Keterangan Saksi. Saksi yang menerangkan bahwa terdakwa beberapa hari sebelum kejadian sempat mencari atau membeli alat yang digunakan untuk membunuh (misalnya, pistol atau racun). Saksi yang melihat terdakwa melakukan pengintaian terhadap kebiasaan korban.
Surat. Catatan harian, surat, atau pesan digital (yang dapat menjadi alat bukti surat setelah diuji keasliannya) yang berisi ungkapan niat atau skenario pembunuhan.
Keterangan Ahli. Ahli forensik yang menjelaskan bahwa luka pada tubuh korban menunjukkan serangan yang terarah pada organ vital, mengindikasikan perbuatan yang terkalkulasi, bukan perkelahian acak. Ahli psikologi forensik dapat pula memberikan pendapat mengenai kondisi kejiwaan terdakwa, meskipun pendapat ini harus dinilai dengan sangat hati-hati.
Keterangan Terdakwa. Meskipun terdakwa menyangkal, rangkaian perbuatannya sebelum dan sesudah tindak pidana (misalnya, menyiapkan alibi, menghilangkan jejak) dapat menjadi fakta yang, ketika dihubungkan dengan bukti lain, membentuk petunjuk adanya rencana.
D. Pembuktian Penyertaan (Deelneming): Membedakan Peran Pelaku (Pasal 55 KUHP) dan Pembantu (Pasal 56 KUHP)
Kompleksitas pembuktian meningkat secara eksponensial ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Penuntut umum tidak hanya wajib membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi juga harus membuktikan peran spesifik dan mens rea dari setiap orang yang terlibat.
Pembuktian Pelaku (Daderschap - Pasal 55 KUHP) Pasal ini membedakan beberapa peran, yang masing-masing menuntut standar pembuktian yang berbeda:
Pelaku (Pleger): Orang yang sendirian melakukan dan memenuhi semua unsur delik. Pembuktiannya paling langsung.
Yang Menyuruh Lakukan (Doen Pleger): Membuktikan adanya seseorang yang bertindak sebagai "alat" yang tidak memiliki mens rea (misalnya karena ditipu atau dipaksa), dan adanya "dalang" (manus domina) yang memiliki kehendak penuh atas terjadinya delik.
Yang Turut Serta (Medepleger): Ini adalah bentuk penyertaan yang paling sering terjadi. Pembuktiannya menuntut adanya kerja sama yang sadar dan erat (bewuste en nauwe samenwerking) antara dua orang atau lebih. Bukti harus menunjukkan adanya kesepakatan (bisa secara diam-diam) dan pembagian peran yang signifikan dalam pelaksanaan delik.
Penganjur (Uitlokker): Pembuktiannya sangat spesifik. Harus dibuktikan bahwa si penganjur dengan sengaja membangkitkan niat pada orang lain untuk melakukan delik, dengan menggunakan cara-cara yang limitatif disebut dalam undang-undang (pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, dll).
Pembuktian Pembantuan (Medeplichtigheid - Pasal 56 KUHP) Pembantuan adalah bentuk partisipasi yang lebih ringan. Pembuktiannya harus mampu menunjukkan bahwa si pembantu dengan sengaja memberi bantuan pada saat atau sebelum kejahatan dilakukan. Perbedaan krusial dengan "turut serta" adalah bahwa peran pembantu bersifat sekunder atau fasilitatif, tidak terlibat langsung dalam kerja sama inti pelaksanaan delik. Adagium hukum Accessorium non ducit, sed sequitur, suum principale (pelaku pembantu mengikuti pelaku utamanya) menemukan relevansinya di sini, di mana pertanggungjawaban pembantu bergantung pada terbuktinya kejahatan pokok.
E. Analisis Yurisprudensi Relevan
Dalam praktiknya, yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan banyak panduan dalam menafsirkan unsur-unsur ini. Sebagai contoh, dalam banyak putusan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa untuk membuktikan voorbedachte rade, tidaklah cukup hanya dengan adanya motif dendam. Harus ada bukti konkret mengenai tindakan-tindakan persiapan yang dilakukan oleh terdakwa dalam tenggang waktu yang memungkinkan ia berpikir dengan tenang. Demikian pula dalam membedakan antara turut serta dan pembantuan, yurisprudensi secara konsisten melihat pada intensitas kerja sama dan peran terdakwa dalam pelaksanaan inti dari delik (kerndelict).
BAB VII
PENUTUP
Hukum pembuktian bukanlah sekadar kumpulan aturan prosedural yang kaku, melainkan sebuah sistem yang hidup, yang dijiwai oleh nilai-nilai fundamental dan terus-menerus berdialektika dengan tantangan zaman.
A. Sintesis Nilai Pembuktian: Upaya Harmonisasi antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan
Filsafat hukum mengajarkan bahwa setiap tatanan hukum senantiasa ditarik oleh tiga nilai dasar yang agung yaitu kepastian (Rechtssicherheit), keadilan (Gerechtigkeit), dan kemanfaatan (Zweckmäßigkeit). Ketiga nilai ini, sebagaimana diulas oleh Gustav Radbruch, seringkali berada dalam kondisi antinomi atau pertentangan yang inheren. Hukum yang terlalu kaku demi kepastian dapat mencederai rasa keadilan. Sebaliknya, upaya mengejar keadilan subjektif yang mutlak dapat mengorbankan kepastian dan prediktabilitas hukum. Summum ius, summa iniuria—keadilan tertinggi (yang dipaksakan secara kaku) adalah ketidakadilan tertinggi.
Ditengah tegangan inilah, sistem pembuktian pidana hadir sebagai mekanisme untuk mencari titik harmoni. Ia adalah arena di mana ketiga nilai tersebut didamaikan:
Kepastian Hukum diwujudkan melalui serangkaian aturan main yang jelas dan limitatif: adanya lima alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP), syarat minimum pembuktian (bewijsminimum), dan prosedur perolehan bukti yang legal. Ini menciptakan sebuah proses yang terukur dan dapat diprediksi.
Keadilan diselamatkan melalui pilar-pilar fundamental seperti asas praduga tak bersalah dan in dubio pro reo. Lebih dari itu, keadilan menemukan manifestasi tertingginya dalam syarat "keyakinan hakim". Adanya pilar subjektif ini memastikan bahwa hakim bukanlah robot yang sekadar menerapkan rumus, melainkan seorang insan yang menggunakan akal budi dan nuraninya untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan selaras dengan rasa keadilan.
Kemanfaatan tercermin dari tujuan akhir sistem ini, dengan memastikan pelaku kejahatan yang sesungguhnya mendapatkan sanksi yang setimpal seraya melindungi mereka yang tidak bersalah. Adanya mekanisme khusus seperti pembuktian terbalik dalam delik korupsi adalah contoh nyata bagaimana hukum pembuktian dapat beradaptasi demi mencapai kemanfaatan sosial yang lebih besar, yakni pemberantasan kejahatan yang merusak tatanan bangsa.
Sistem negatief wettelijk yang dianut Indonesia, dengan demikian, dapat dipandang sebagai pengejawantahan dari formula Radbruch. Ia mengakui supremasi hukum positif (syarat alat bukti), namun memberikan katup pengaman berupa keyakinan hakim, yang memungkinkan keadilan untuk mengoreksi hukum manakala penerapan hukum secara rigid akan berujung pada ketidakadilan yang tak tertanggungkan.
B. Refleksi Kritis terhadap Sistem Pembuktian Pidana Indonesia
Secara teoritis, sistem pembuktian telah dibangun diatas pondasi yang kokoh. Namun, sebuah rancang bangun yang ideal di atas kertas seringkali menghadapi ujian terbesarnya di lapangan praktek. Kekuatan utama sistem peradilan Indonesia wajib diletakkan pada keseimbangan antara syarat objektif (alat bukti) dan subjektif (keyakinan hakim), serta tingginya standar perlindungan bagi terdakwa. Namun, beberapa kelemahan dan tantangan dalam implementasinya patut menjadi catatan kritis:
Kesenjangan antara Norma dan Praktik: Masih sering dijumpai adanya praktik perolehan bukti di tingkat penyidikan yang kurang mengindahkan prinsip due process. Pengakuan yang dipaksakan, yang kemudian dicabut kembali di persidangan, menjadi gejala bahwa asas perlindungan belum sepenuhnya meresap dalam kultur penegakan hukum Indonesia.
Hegemoni Bukti Testimonial: Praktik peradilan terkadang masih menunjukkan kecenderungan untuk terlalu bersandar pada keterangan saksi dan terdakwa, sementara pembuktian ilmiah (scientific evidence) melalui keterangan ahli dan surat (seperti analisis forensik, DNA, atau data digital) belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menjadikan proses pembuktian rentan terhadap subjektivitas dan kelemahan memori manusia.
Ambiguitas Alat Bukti Petunjuk: Sebagai alat bukti yang paling abstrak, petunjuk memberikan ruang yang luas bagi kearifan hakim. Namun, tanpa penalaran yuridis yang ketat dan transparan, ia juga berisiko menjadi justifikasi atas putusan yang didasarkan pada spekulasi, bukan pada rangkaian fakta yang logis dan tak terbantahkan.
C. Arah dan Prospek Pembaharuan Hukum Pembuktian Nasional (Ius Constituendum)
KUHAP adalah sebuah mahakarya pada masanya, sebuah lompatan besar dari Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Namun, hukum tidak boleh berhenti. Menghadapi tantangan kejahatan siber, kejahatan transnasional, dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, pembaharuan hukum pembuktian adalah sebuah keniscayaan.
Beberapa arah prospektif yang patut dipertimbangkan untuk ius constituendum (hukum yang dicita-citakan) adalah:
Modernisasi Alat Bukti: Perlu adanya pengaturan yang lebih eksplisit dan komprehensif mengenai alat bukti elektronik di dalam KUHAP itu sendiri, tidak hanya menyerahkannya pada UU sektoral. Ini mencakup standar keabsahan, prosedur penyitaan data digital, dan mekanisme otentikasi.
Fleksibilitas Asas Unus Testis Nullus Testis: Secara provokatif, perlu didiskusikan apakah asas ini harus berlaku absolut dalam semua jenis kejahatan. Untuk delik-delik tertentu korban seringkali menjadi satu-satunya saksi, seperti kekerasan seksual, mungkin diperlukan sebuah terobosan hukum yang memungkinkan keterangan korban, jika didukung oleh bukti lain yang menguatkan (misalnya, hasil visum atau keterangan ahli psikologi), dapat memiliki nilai yang menentukan.
Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban: Mekanisme perlindungan saksi dan korban harus menjadi bagian inheren dari hukum acara, bukan lagi sekadar suplemen. Hak-hak prosedural mereka harus diintegrasikan secara lebih kuat ke dalam setiap tahapan pemeriksaan.
Zlamitan
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Imron, Ali dan Muhammad Iqbal. (2019). Hukum Pembuktian. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
Juris Data. Kumpulan Asas dan Adagium Hukum.
Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. (2021). Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, Staatsblad 1915-732).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Putusan MK
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK No. 42/PUU-VIII/2010 (mengenai UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus Susno Duadji).
Website
https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/
Komentar
Posting Komentar