Pendahuluan: Di Balik Narasi Pertumbuhan Pesat
Narasi tentang keberhasilan pembangunan ekonomi Orde Baru sering kali digambarkan sebagai sebuah "keajaiban" atau "kisah sukses." Rezim yang berkuasa selama 32 tahun ini dipuji karena berhasil mengangkat Indonesia dari krisis ekonomi parah di era Orde Lama, menekan inflasi yang meroket, dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan selama lebih dari dua dekade. Indonesia bahkan sempat digolongkan sebagai salah satu calon negara industri baru di Asia.
Namun, di balik angka-angka pertumbuhan PDB dan statistik swasembada pangan, terdapat sebuah cerita yang jauh lebih kompleks, penuh dengan paradoks dan kebenaran yang mengejutkan. Fondasi ekonomi yang tampak kokoh ternyata dibangun di atas pilar-pilar yang rapuh, yang pada akhirnya runtuh dengan cepat saat krisis melanda. Jadi, apa saja rahasia yang tersembunyi di balik fondasi ekonomi Orde Baru?
1. Arsiteknya Dicetak di Amerika, Bukan Tumbuh Organik di Dalam Negeri
Salah satu fakta paling mengejutkan di balik kebijakan ekonomi Orde Baru adalah bahwa para arsitek utamanya, yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley," bukanlah produk alami dari sistem pendidikan Indonesia. Mereka adalah hasil dari strategi jangka panjang selama dua puluh tahun yang didanai oleh Ford Foundation bekerja sama dengan universitas-universitas ternama di Amerika Serikat seperti Berkeley, Cornell, dan Harvard.
Rasionalisasi di balik program ini sangatlah strategis. Para perencana kebijakan di Amerika Serikat memandang partai-partai nasionalis yang ada, seperti PSI, terlalu lemah secara elektoral dan "tidak cocok untuk kompetisi yang kuat" melawan komunisme. Mereka mengidentifikasi militer sebagai satu-satunya "kekuatan penyeimbang yang efektif." Oleh karena itu, para ekonom ini secara sistematis diseleksi dan dididik untuk menjadi elit teknokrat sipil yang akan menjadi sekutu bagi basis kekuatan militer ini. Tujuan eksplisit dari Ford Foundation adalah "melatih orang-orang yang akan memimpin negara apabila Soekarno sudah tidak memerintah lagi."
Fakta ini mengubah cara kita memandang transisi ekonomi pasca-1965. Cetak biru ekonomi sebuah negara berdaulat ternyata secara sistematis disiapkan oleh sebuah lembaga swasta asing, jauh sebelum rezim yang akan menjalankannya berkuasa. Kelompok teknokrat ini merasa terpanggil oleh sejarah untuk mengambil alih kendali.
"Kita merasa, bahwa kita telah cukup melatih diri kita untuk itu, suatu kesempatan bersejarah yang menentukan jalannya kejadian."
2. Ini Bukan Kapitalisme Pasar Bebas, Melainkan “Kapitalisme Semu”
Meskipun mengadopsi retorika "ekonomi pasar", model yang diterapkan Orde Baru jauh dari kapitalisme pasar bebas yang sehat. Ekonom Yoshihara Kunio menyebutnya sebagai "Kapitalisme Semu" (Ersatz-Capitalism), di mana kesuksesan bisnis tidak ditentukan oleh inovasi atau persaingan, melainkan oleh kedekatan dengan kekuasaan. Model ini melahirkan ketimpangan sosio-ekonomi yang ekstrem dan didominasi oleh tiga bentuk kapitalisme janggal:
- Kapitalisme Konco (Crony Capitalism): Keuntungan bisnis terkonsentrasi di tangan keluarga Cendana (anak-anak Soeharto) dan kroni-kroni terdekatnya. Namun, struktur ini jauh lebih luas, ditopang oleh model "Ali Baba," di mana para pejabat militer atau birokrat ("Ali") menyediakan perlindungan politik, lisensi, dan akses untuk para pengusaha Tionghoa-Indonesia (cukong) yang menjadi mitra mereka ("Baba"). Pola ini menciptakan disparitas ekonomi yang tajam, di mana diperkirakan 20% populasi (etnis Tionghoa) menguasai 80% sumber daya ekonomi, sementara 80% populasi mayoritas (pribumi) bersaing untuk sisa 20%. Tingkat ketidaksetaraan ini begitu ekstrem hingga kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 60 juta keluarga miskin.
- Kapitalisme Birokrat: Para pejabat tinggi dan perwira militer memanfaatkan jabatan dan koneksi mereka untuk membangun kerajaan bisnis. Ini bukan sekadar korupsi individual, melainkan fitur sistemik dari struktur kekuasaan rezim. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina di bawah pimpinan Ibnu Sutowo, misalnya, difungsikan sebagai sumber dana off-budget untuk membiayai operasi militer dan patronase politik, beroperasi layaknya perusahaan pribadi penguasa.
- Pemburu Rente (Rent-Seeking): Dalam struktur Ali Baba, para pengusaha sukses bukanlah inovator, melainkan "pemburu rente" yang lihai. Kesuksesan mereka tidak datang dari efisiensi pasar, tetapi dari kemampuan melobi patron politik ("Ali") untuk mendapatkan "rente" berupa hak monopoli, proteksi dari persaingan, lisensi impor, dan proyek-proyek pemerintah.
Model ini terbukti sangat rapuh. Karena bisnis tidak tumbuh dari persaingan pasar yang sehat, mereka sangat bergantung pada perlindungan politik. Ketika perlindungan itu goyah akibat krisis politik dan moneter pada 1997-1998, banyak dari konglomerasi ini runtuh seperti rumah kartu.
3. Harga “Stabilitas” Ekonomi Adalah Kekerasan Massal dan Represi Politik
Stabilitas politik yang menjadi prasyarat mutlak bagi pembangunan ekonomi Orde Baru ditegakkan dengan harga yang sangat mahal: kekerasan massal dan represi politik yang sistematis. Pergeseran kebijakan ekonomi yang pro-Barat tidak dapat dipisahkan dari peristiwa pembersihan anti-komunis pasca-1965. Diperkirakan antara 500.000 hingga 1.000.000 orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI tewas dalam salah satu pembunuhan massal terburuk di abad ke-20.
Aliansi antara para teknokrat "Mafia Berkeley" dan militer adalah kunci dari transisi ini. Jauh sebelum 1965, hubungan ini telah diformalkan. Para ekonom tersebut bukan sekadar dosen tamu, melainkan telah terintegrasi sebagai "penasihat sipil tingkat tinggi" bagi Angkatan Darat di SESKOAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat). Di sana, mereka berpartisipasi secara aktif dalam "perencanaan kontingensi" strategis untuk mempersiapkan era pasca-Soekarno.
Setelah berkuasa, rezim Orde Baru mendefinisikan "stabilitas" sebagai kondisi di mana partisipasi politik massa didemobilisasi secara ketat, kritik dibungkam, dan setiap potensi oposisi diberangus. Inilah yang disebut sebagai "rezim pembangunan yang represif," di mana pertumbuhan ekonomi dicapai dengan mengorbankan hak-hak sipil dan politik.
"Pembunuhan tersebut terjadi dalam skala besar sehingga mayat-mayat menyumbat sungai-sungai kecil dan menimbulkan masalah sanitasi yang serius di Jawa Timur dan Sumatera Utara."
4. Ledakan Pertumbuhan Ekonomi Mengandung Bibit Kehancurannya Sendiri
Tidak dapat dimungkiri, Orde Baru mencatatkan sejumlah pencapaian makroekonomi yang signifikan. Swasembada beras pada tahun 1984 dan penurunan angka kemiskinan secara drastis adalah prestasi nyata. Namun, di dalam model pembangunannya, tertanam bibit-bibit kerentanan fundamental yang membuatnya rapuh.
- Ketergantungan pada Utang Luar Negeri: Pembangunan infrastruktur dan industri sangat bergantung pada utang dari lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan kelompok negara donor (IGGI). Ketergantungan ini membuat perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak keuangan global dan tekanan kebijakan dari para kreditor.
- Kredit Macet dan Kolusi: Deregulasi sektor perbankan pada akhir 1980-an, yang tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, memicu ledakan kredit macet. Praktik kolusi antara bank (terutama BUMN) dan pengusaha kroni merajalela. Kredit disalurkan ke proyek-proyek tanpa studi kelayakan yang memadai, menciptakan tumpukan utang buruk yang masif di dalam sistem perbankan.
- Industri Perakitan yang Rapuh: Banyak industri manufaktur yang dibanggakan, seperti otomotif dan elektronika, hanyalah industri perakitan (assembling). Mereka sangat bergantung pada komponen impor, teknologi asing, dan lisensi dari luar negeri. Para pengusaha lebih sering bertindak sebagai "broker" daripada pencipta teknologi, sehingga tidak ada fondasi inovasi domestik yang kuat. Kasus mobil nasional "Timor," yang mendapatkan proteksi berlebihan dan pembebasan pajak karena dimiliki oleh keluarga Cendana, adalah contoh nyata bagaimana kronisme mendistorsi kebijakan industrialisasi dan menciptakan produk yang tidak kompetitif.
Kombinasi dari utang yang membengkak, sistem perbankan yang keropos akibat kolusi, dan industri yang tidak memiliki basis teknologi mandiri inilah yang membuat "keajaiban" ekonomi Indonesia begitu rapuh. Ketika Krisis Moneter Asia menghantam pada tahun 1997, fondasi yang lemah ini tidak mampu bertahan dan akhirnya runtuh dengan cepat.
Kesimpulan: Warisan yang Masih Kita Rasakan
Analisis mendalam menunjukkan bahwa "keajaiban ekonomi" Orde Baru bukanlah kemenangan pasar bebas, melainkan sebuah proyek rekayasa politik-ekonomi yang sangat kompleks. Ia dirancang oleh kekuatan asing, ditegakkan melalui represi, didanai oleh utang luar negeri, dan dijalankan dengan model "kapitalisme semu" yang didasarkan pada koneksi, bukan kompetisi. Pertumbuhan yang dicapai memang nyata, tetapi fondasinya terbukti tidak berkelanjutan.
Warisan dari era ini masih terasa hingga kini dalam struktur ekonomi dan budaya politik kita. Melihat bagaimana model ekonomi ini dibentuk dan berakhir, pertanyaan reflektif yang patut kita ajukan adalah: seberapa jauhkah kita benar-benar telah beranjak dari warisan 'kapitalisme semu' yang mengutamakan koneksi di atas kompetisi?
Zlamitan
Komentar
Posting Komentar