Pendahuluan: Menggugat Asumsi Kita Tentang Demokrasi
Banyak dari kita merasa frustrasi, bahkan bingung, dengan hiruk pikuk politik sehari-hari. Kinerja parlemen seringkali terasa jauh dari harapan, dan proses demokrasi tampak rumit dan tidak transparan. Namun, di balik kerumitan dan kekecewaan ini, terdapat prinsip-prinsip fundamental dan ancaman-ancaman mendasar yang seringkali luput dari kesadaran kita sebagai warga negara. Kita cenderung melihat gejalanya, bukan akar persoalannya.
Artikel ini akan membawa kita menyelami lima intisari paling berdampak dan kontra-intuitif dari buku "Daulat Rakyat" karya Fahri Hamzah. Fakta-fakta ini, yang disarikan dari analisis mendalam terhadap berbagai sistem politik dunia, berpotensi mengubah cara pandang kita terhadap demokrasi, lembaga perwakilan, dan peran kita di dalamnya.
Poin Intisari: Lima Kebenaran yang Terungkap
1. Ancaman Terbesar Demokrasi Bukan Kudeta Militer, Tapi Pemimpin yang Kita Pilih Sendiri
Kita terbiasa berpikir bahwa demokrasi mati secara dramatis: tank di jalanan, jenderal mengambil alih kekuasaan, dan konstitusi ditangguhkan. Namun, cara demokrasi mati di era modern telah berubah secara fundamental. Ancaman terbesar kini datang dari dalam, melalui proses erosi yang lambat, legal, dan seringkali didukung oleh rakyat itu sendiri.
Hugo Chavez di Venezuela adalah contoh klasiknya. Ia terpilih secara demokratis dengan janji membangun demokrasi yang lebih "otentik". Ia kemudian menggunakan proses yang sah—pemilu untuk majelis konstituante baru, penulisan konstitusi baru yang demokratis, dan memenangkan pemilu lanjutan—untuk secara perlahan membongkar substansi demokrasi. Langkah-langkah menuju otoritarianisme diambil secara bertahap: menghentikan referendum, membuat daftar hitam oposisi, hingga menghilangkan batas masa jabatan presiden.
Proses ini sangat berbahaya karena nyaris tak terlihat. Semua upaya untuk menumbangkan demokrasi dilakukan secara "legal", disetujui oleh legislatif atau diterima oleh pengadilan. Karena tidak ada momen tunggal di mana rezim secara jelas "melewati batas", masyarakat sulit menyadari bahwa demokrasi mereka sedang dibajak dari dalam.
Demokrasi mungkin mati bukan di tangan jenderal tetapi oleh pemimpin terpilih - presiden atau perdana menteri yang menumbangkan proses yang justru membawa mereka ke kekuasaan.
Ini adalah peringatan bahwa kewaspadaan kita tidak boleh berhenti setelah hari pemilihan. Proses demokrasi yang paling berbahaya adalah yang terjadi di depan mata, dibungkus dalam legalitas, dan secara perlahan menggerus hak-hak yang kita anggap remeh.
Sementara ancaman internal menggerogoti demokrasi dari puncak kekuasaan, di tingkat akar rumput, ekspektasi terhadap parlemen justru meluas secara tak terduga.
2. Parlemen Modern Bukan Sekadar 'Pabrik Undang-Undang', Tapi 'Multitasker' Sosial
Banyak yang masih memandang parlemen sebatas lembaga legislasi dan pengawasan. Padahal, sejak gelombang demokratisasi di awal 1990-an, perannya telah bertransformasi jauh melampaui fungsi tradisional tersebut, terutama di tengah tantangan politik kontemporer. Parlemen modern kini menjelma menjadi lembaga multitasker.
Di beberapa negara pasca-konflik seperti Burundi dan Rwanda, parlemen mengambil peran krusial sebagai "manajer konflik", mendorong dialog antar kelompok dan membangun kerangka hukum untuk pemulihan. Yang lebih mengejutkan lagi, terutama di negara berkembang, parlemen juga berfungsi sebagai "agen jaminan sosial". Anggota parlemen, termasuk di banyak wilayah di Indonesia, seringkali menjadi tempat masyarakat miskin mengadu untuk meminta bantuan membayar uang sekolah, biaya pengobatan, hingga biaya pemakaman.
Perluasan peran ini terjadi karena parlemen mengisi kekosongan yang tidak mampu ditangani oleh eksekutif. Hal ini secara fundamental mengubah citra dan fungsi parlemen di mata rakyat, dari lembaga politik yang jauh menjadi sandaran terakhir untuk persoalan sosial yang paling mendesak. Peran yang meluas ini menegaskan kembali betapa vitalnya institusi parlemen, tidak hanya secara praktis, tetapi juga secara simbolis.
3. Memperkuat Parlemen Adalah Memuliakan 'Daulat Rakyat' Itu Sendiri
Lahirnya parlemen adalah simbol dari pergeseran fundamental kekuasaan: dari "Daulat Tuanku" (kedaulatan raja) menuju "Daulat Rakyat" (kedaulatan rakyat). Parlemen adalah institusi di mana kedaulatan yang dimiliki oleh setiap warga negara dihimpun dan diwujudkan. Logika sederhananya: memperkuat parlemen adalah upaya memuliakan daulat rakyat itu sendiri.
Analogi paling kuat untuk menggambarkan supremasi ini dapat ditemukan dalam budaya politik Amerika Serikat. Di Washington D.C., gedung US Capitol, kantor Kongres Amerika, berdiri megah di atas Capitol Hill. Ada sebuah aturan tegas yang ditaati: tidak ada satu pun gedung lain yang diizinkan berdiri lebih tinggi daripada kubah US Capitol.
Makna simbolis di baliknya sangat dalam. Aturan ini adalah penegasan visual dan arsitektural bahwa tidak ada kekuasaan lain—baik eksekutif, yudikatif, maupun korporasi—yang lebih tinggi daripada kekuasaan rakyat yang direpresentasikan oleh parlemen.
Tingginya posisi daulat rakyat terkadang perlu dihadirkan dalam artefak-artefak budaya politik. Di Washington DC, kita menyaksikan bagaimana United States Capitol (kantor Kongres Amerika Serikat) berdiri megah di Capitol Hill. Tidak ada satupun gedung yang diizinkan berdiri lebih tinggi daripada US Capitol. Ini menjadi perlambang yang kuat bahwa daulat rakyat adalah yang tertinggi dalam demokrasi Amerika Serikat.
Jika parlemen memegang simbolisme setinggi itu, bagaimana kita bisa menilai kinerjanya secara adil? Ternyata, metrik yang umum digunakan seringkali gagal menangkap esensinya.
4. Kinerja Parlemen Tidak Bisa Diukur Hanya dengan Jumlah 'Ketokan Palu'
Seberapa sering kita mendengar kritik bahwa parlemen "tidak produktif" karena hanya menghasilkan sedikit undang-undang dalam setahun? Penilaian semacam ini, yang mengandalkan metode kuantitatif semata, sangatlah terbatas dan keliru. Mengukur kinerja parlemen hanya dari jumlah "ketokan palu" pengesahan legislasi adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya.
Parlemen pada hakikatnya adalah "ajang pertarungan ideologi". Keberhasilannya tidak hanya terletak pada produk akhir, tetapi juga pada kualitas prosesnya. Kualitas perdebatan di dalamnya menjadi krusial; tanpa itu, publik kehilangan alat utama untuk menilai pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban, menjadikan "jumlah undang-undang" sebagai metrik yang hampa makna. Terkadang, tidak mengesahkan sebuah undang-undang yang buruk justru merupakan sebuah pencapaian.
Munculnya parliamentary monitoring organizations (PMO) atau organisasi pengawas parlemen adalah langkah positif. Namun, banyak dari mereka juga terjebak pada ketergantungan metode kuantitatif karena lebih mudah diukur. Menilai parlemen secara adil membutuhkan analisis kualitatif yang lebih dalam, yang mampu melihat konteks politik, substansi kebijakan, dan kualitas perdebatan yang terjadi. Kesulitan dalam mengukur kinerja ini juga menyamarkan ancaman lain yang tak kalah serius: pelemahan parlemen yang terjadi secara senyap, bahkan di negara-negara yang kita anggap sebagai teladan demokrasi.
5. Bahkan di Negara Maju, Demokrasi Bisa Menderita 'Defisit' dan Menjadi 'Diktator yang Ramah'
Kita sering menganggap pelemahan parlemen dan konsentrasi kekuasaan sebagai masalah eksklusif negara-negara demokrasi baru atau berkembang. Studi kasus dari Kanada membuktikan bahwa asumsi ini salah. Bahkan sistem demokrasi yang matang pun sangat rentan.
Paul Martin, yang kemudian menjadi Perdana Menteri Kanada, mengidentifikasi adanya "defisit demokrasi" di negaranya. Ini adalah sebuah situasi di mana kekuasaan menjadi sangat terkonsentrasi di tangan eksekutif, khususnya Kantor Perdana Menteri. Akibatnya, anggota parlemen kehilangan kekuatan tawar mereka, dan masyarakat merasa semakin terputus dari proses pengambilan keputusan. Jeffrey Simpson, dalam judul bukunya yang terkenal, bahkan menjuluki kondisi ini: The Friendly Dictatorship (Diktator yang Ramah).
Fakta ini sangat mengejutkan karena menunjukkan bahwa tanpa reformasi dan pengawasan yang berkelanjutan, sistem demokrasi yang mapan sekalipun bisa secara perlahan bergeser menuju pemusatan kekuasaan yang tidak sehat. Fakta bahwa ini terjadi di negara semapan Kanada menunjukkan bahwa tidak ada demokrasi yang 'kebal'. Tanpa partisipasi dan pengawasan aktif, setiap sistem, termasuk di Indonesia, berisiko mengalami sentralisasi kekuasaan serupa di balik fasad yang terlihat stabil dan ramah.
Penutup: Menjaga Demokrasi Tetap Hidup
Kelima fakta di atas menegaskan satu hal: demokrasi dan parlemen bukanlah sistem yang bisa kita terima begitu saja. Keduanya adalah entitas yang dinamis, rapuh, dan terus-menerus menghadapi tantangan, baik dari luar maupun—yang lebih berbahaya—dari dalam. Ancaman-ancaman ini memerlukan kewaspadaan dan partisipasi aktif yang jauh melampaui sekadar memberikan suara setiap lima tahun sekali.
Setelah mengetahui semua ini, bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk tidak hanya memilih, tetapi juga aktif mengawasi dan menjaga agar 'Daulat Rakyat' tetap menjadi kekuatan tertinggi, bukan sekadar slogan?
Zlamitan
2024
Komentar
Posting Komentar