Pendahuluan: Pemberontakan Pati sebagai Lonceng Peringatan bagi Demokrasi Lokal
Pada tanggal 13 Agustus 2025, alun-alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi lautan manusia. Diperkirakan antara 50.000 hingga 100.000 warga dari berbagai lapisan masyarakat—petani, santri, pengusaha, tenaga honorer yang terpecat, hingga ibu rumah tangga—berkumpul dengan satu tuntutan yang menggema: lengserkan Bupati Sudewo.1 Peristiwa ini, yang dipicu oleh serangkaian kebijakan kontroversial, bukanlah sekadar unjuk rasa menentang kenaikan pajak. Ia adalah sebuah penolakan fundamental terhadap sebuah filosofi kepemimpinan yang dianggap arogan, tuli terhadap aspirasi rakyat, dan mengingkari esensi demokrasi itu sendiri.
Laporan ini berargumen bahwa krisis di Pati, yang diakibatkan oleh kebijakan dan retorika konfrontatif Bupati Sudewo, berfungsi sebagai studi kasus krusial mengenai fenomena "raja kecil" di era pasca-desentralisasi Indonesia. Fenomena ini menyoroti konflik inheren antara seorang pemimpin yang menunjukkan kecenderungan otoriter dan neo-feodalistik dengan warga negara yang berdaya dan tengah menjalankan hak-hak kedaulatannya. Perlawanan rakyat Pati, yang diperkuat secara eksponensial oleh media digital, merepresentasikan sebuah mekanisme kontrol demokratis yang vital terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal.
Untuk memahami ledakan amarah publik ini, penting untuk menempatkannya dalam konteks sosio-ekonomi Kabupaten Pati yang rapuh. Jauh sebelum kontroversi ini meletus, sebagian besar masyarakat Pati hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2024, angka kemiskinan di Pati masih signifikan, mencapai 9,17% atau setara dengan 116.840 jiwa.5 Garis Kemiskinan (GK) ditetapkan sebesar Rp559.499 per kapita per bulan, sebuah angka yang menunjukkan betapa tipisnya batas antara kecukupan dan kekurangan bagi puluhan ribu keluarga.5 Dengan perekonomian yang sangat bergantung pada sektor-sektor padat karya seperti pertanian, perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masyarakat Pati sangat sensitif terhadap guncangan fiskal.6 Dalam konteks inilah, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% tidak dapat dilihat sebagai sekadar sengketa kebijakan administratif, melainkan sebagai ancaman eksistensial yang mencekik hajat hidup orang banyak, dan pada akhirnya, menyulut api perlawanan.9
Laporan ini akan menelusuri krisis ini secara sistematis, dimulai dari latar belakang Sudewo, menganalisis kemenangan elektoral dan janji-janji yang diingkari, membedah serangkaian kebijakannya yang kontroversial, mengurai anatomi perlawanan publik, hingga menelaah implikasi yang lebih luas bagi masa depan demokrasi di Indonesia.
Manusia di Balik Mandat: Menelusuri Jejak Sudewo dari Teknokrat ke Politisi
Untuk memahami tindakan seorang pemimpin, penting untuk menelusuri jejak perjalanan hidup yang membentuk karakter dan pandangan dunianya. Sudewo, S.T., M.T., bukanlah politisi karbitan yang muncul tiba-tiba. Ia adalah produk dari perpaduan latar belakang teknokratis, pengalaman birokrasi, keberhasilan sebagai pengusaha, dan karir panjang di panggung politik nasional.
Awal Kehidupan dan Latar Belakang Pendidikan Teknokratis
Lahir di Pati pada 11 Oktober 1968, Sudewo adalah putra asli daerah yang karirnya membawanya jauh melampaui batas kabupatennya.10 Jejak pendidikannya menunjukkan fondasi yang kuat di bidang eksakta. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Slungkep, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kayen, dan lulus dari SMA Negeri 1 Pati pada tahun 1988.11 Pilihan pendidikan tingginya menegaskan orientasi teknokratisnya: ia meraih gelar Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tahun 1993, dan kemudian gelar Magister (S2) Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada tahun 2001.11
Selama masa kuliahnya, benih-benih kepemimpinan sudah mulai terlihat. Ia tercatat aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS pada periode 1991-1992.10 Latar belakang sebagai seorang insinyur ini secara fundamental membentuk cara pandangnya dalam memecahkan masalah: terstruktur, berorientasi pada hasil, dan sering kali bersifat top-down. Dalam dunia rekayasa, solusi teknis yang paling efisien adalah yang utama, dan proses partisipasi publik yang berlarut-larut dapat dianggap sebagai hambatan. Kerangka berpikir inilah yang diduga kuat menjadi fondasi gaya kepemimpinannya di kemudian hari, di mana kebijakan dirumuskan berdasarkan kalkulasi teknis dan fiskal tanpa kepekaan yang memadai terhadap dampak sosial dan dinamika politik di masyarakat.
Lintasan Karir: Dari Birokrat, Pengusaha, hingga Legislator
Setelah lulus, Sudewo memulai karir profesionalnya di sektor swasta sebagai karyawan di PT Jaya Construction (1993-1994) sebelum beralih menjadi abdi negara.11 Ia meniti karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (PU), sebuah jalur yang sangat sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pengabdiannya sebagai birokrat membawanya bertugas di berbagai daerah, mulai dari Kanwil PU Provinsi Bali, proyek peningkatan jalan di Bali, Kanwil PU Provinsi Jawa Timur, hingga akhirnya di Dinas PU Kabupaten Karanganyar dari tahun 1999 hingga 2006.11
Pada tahun 2006, ia mengambil langkah berani dengan mengundurkan diri dari status PNS untuk terjun ke dunia usaha (wiraswasta).11 Langkah ini terbukti sukses, yang tecermin dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Pada tahun 2025, kekayaannya dilaporkan mencapai Rp 31,5 miliar, sebuah jumlah yang fantastis.17 Asetnya tersebar dalam bentuk 31 bidang tanah dan bangunan di berbagai kota seperti Solo, Jogja, Bogor, dan Pacitan, serta koleksi kendaraan mewah senilai lebih dari Rp 6,3 miliar, termasuk sebuah mobil BMW X5 tahun 2023 seharga Rp 1,9 miliar.15 Statusnya sebagai bagian dari elite ekonomi ini menjadi faktor penting kedua yang membentuk gaya kepemimpinannya. Kombinasi antara pola pikir teknokratis dan status plutokratis (kekuasaan yang ditopang oleh kekayaan) berpotensi menciptakan jarak yang signifikan dengan realitas ekonomi warga biasa. Kenaikan pajak sebesar 250% mungkin terlihat sebagai penyesuaian fiskal yang logis bagi seorang miliarder, namun merupakan beban yang melumpuhkan bagi warga yang hidup di sekitar garis kemiskinan.
Jalan politiknya dimulai dengan sebuah kekalahan saat ia maju sebagai calon Bupati Karanganyar pada tahun 2002, namun kegagalan itu tidak memadamkan ambisinya.13 Ia kemudian berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) selama dua periode yang tidak berurutan. Periode pertamanya adalah bersama Partai Demokrat (2009-2013), dan periode keduanya bersama Partai Gerindra (2019-2024).14 Di DPR, ia mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan.11 Penugasannya di Komisi V, yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, menjadi sangat relevan di kemudian hari ketika namanya terseret dalam dugaan kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.14 Perjalanan panjang dari birokrat teknis, pengusaha kaya, hingga politisi nasional ini melengkapi profil Sudewo sebagai seorang elite yang terbiasa bergerak di lingkaran kekuasaan, sebuah posisi yang pada akhirnya membuatnya tampak terasing dari denyut nadi masyarakat yang dipimpinnya.
Jalan Menuju Kabupaten: Kemenangan Elektoral dan Pengkhianatan Mandat
Kemenangan Sudewo dalam kontestasi politik lokal bukanlah sebuah kebetulan. Ia diraih melalui mesin politik yang solid dan janji-janji kampanye yang resonan dengan keinginan publik. Namun, justru di sinilah letak ironi terbesar dari kepemimpinannya: mandat yang ia peroleh dari rakyat melalui janji-janji tersebut kemudian ia khianati dengan kebijakan yang bertolak belakang, memicu krisis legitimasi yang menjadi awal dari kejatuhannya.
Kemenangan Telak di Pilkada 2024
Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati tahun 2024, Sudewo, berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra, seorang pengusaha, maju dengan dukungan koalisi partai politik yang gemuk dan kuat.21 Diusung oleh Partai Gerindra, PKB, NasDem, Golkar, dan beberapa partai lainnya, pasangan ini memiliki sumber daya politik dan logistik yang mumpuni.14 Hasilnya adalah kemenangan yang meyakinkan.
Pasangan Sudewo-Chandra berhasil mengamankan mandat yang kuat dari rakyat Pati, seperti yang ditunjukkan oleh data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati. Kemenangan ini secara formal memberinya legitimasi untuk memimpin, sebuah legitimasi yang berulang kali ia sebut sebagai dasar "konstitusional dan demokratis" untuk menolak tuntutan mundur dari jabatannya di kemudian hari.3
Tabel 1: Hasil Resmi Pemilihan Umum Bupati Pati 2024
Sumber: Diolah dari data KPU Kabupaten Pati 14
Tabel di atas secara kuantitatif menunjukkan skala mandat yang diterima Sudewo. Ironisnya, legitimasi yang diberikan oleh lebih dari 419.000 pemilih inilah yang kemudian terkikis habis oleh tindakannya sendiri, ketika rakyat yang sama merasa dikhianati dan berbalik menuntutnya mundur.
Janji vs. Realita: Pelanggaran Kontrak Sosial sebagai Dosa Asal
Inti dari krisis kepercayaan terhadap Sudewo terletak pada kontradiksi tajam antara janji kampanyenya dengan kebijakan yang ia terapkan setelah menjabat. Sebuah pemilihan umum pada hakikatnya adalah bentuk kontrak sosial: kandidat menawarkan janji dan visi (penawaran), dan pemilih memberikan suara mereka (penerimaan). Sudewo secara eksplisit dan terbuka membangun kontrak ini dengan sebuah janji yang sangat fundamental terkait pengelolaan ekonomi daerah.
Dalam sebuah debat Pilkada yang disiarkan secara luas pada 13 November 2024, Sudewo dengan tegas menyatakan keberatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui instrumen pajak dan retribusi.24 Ia berargumen bahwa langkah semacam itu akan "sangat memberatkan" masyarakat Kabupaten Pati.24 Ia bahkan menyerukan perlunya mencari "solusi-solusi yang elegan" yang tidak membebani rakyat untuk meningkatkan pendapatan daerah.24 Janji ini bukan sekadar pernyataan sambil lalu; ia adalah pilar utama dari platform ekonominya yang ditawarkan kepada pemilih.
Namun, hanya beberapa bulan setelah dilantik pada 20 Februari 2025, realitas berbalik 180 derajat.12 Sudewo mengumumkan kebijakan kenaikan PBB secara drastis hingga 250%, dengan dalih bahwa penyesuaian tidak pernah dilakukan selama 14 tahun dan dana tersebut dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.13 Tindakan ini merupakan pelanggaran yang terang-terangan dan langsung terhadap janji kampanyenya yang paling spesifik.
Pelanggaran kontrak sosial inilah yang menjadi "dosa asal" kepemimpinan Sudewo. Kemarahan publik tidak hanya dipicu oleh beban finansial dari kenaikan pajak, tetapi juga oleh rasa pengkhianatan yang mendalam. Kepercayaan, yang merupakan mata uang paling berharga dalam politik, telah dihancurkan. Pelanggaran ini secara efektif mendelegitimasi kepemimpinannya sejak awal dan menciptakan lahan subur bagi mobilisasi massa. Protes yang terjadi kemudian bukanlah sekadar sengketa tentang angka persentase pajak; ia adalah sebuah pemberontakan terhadap janji yang diingkari dan kontrak sosial yang dilanggar. Konflik ini, sejak awal, bukanlah tentang kebijakan, melainkan tentang krisis legitimasi politik.
Rentetan Kontroversi: Kebijakan-Kebijakan yang Menyulut Badai
Setelah fondasi kepercayaan terkikis oleh janji yang diingkari, serangkaian kebijakan yang diterapkan oleh Bupati Sudewo dalam waktu singkat berfungsi sebagai bensin yang menyiram api amarah publik. Setiap kebijakan, yang tampaknya dirumuskan secara sepihak dan tanpa kepekaan, menyentuh segmen masyarakat yang berbeda dan secara kumulatif membangun sebuah koalisi perlawanan yang solid dan masif. Ini bukanlah serangkaian kesalahan yang tidak disengaja, melainkan sebuah pola tata kelola yang konsisten.
1. Kenaikan PBB 250%: Percikan Api Pertama
Kebijakan yang menjadi pemicu utama dan paling eksplosif adalah rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.3 Diumumkan hanya beberapa bulan setelah ia menjabat, kebijakan ini sontak mengejutkan warga. Sudewo memberikan justifikasi teknokratis: tarif PBB tidak pernah disesuaikan selama 14 tahun terakhir, dan pendapatan tambahan tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang rusak.24
Namun, justifikasi ini sama sekali tidak diterima oleh masyarakat yang sedang berjuang dalam kondisi ekonomi yang sulit. Di tengah angka kemiskinan yang masih tinggi dan pendapatan per kapita yang terbatas, kenaikan pajak yang drastis ini dianggap sebagai kebijakan yang mencekik dan tidak berempati.5 Gelombang protes pun mulai terbentuk. Meskipun di bawah tekanan publik yang luar biasa—termasuk dari Gubernur Jawa Tengah dan pimpinan partainya sendiri—Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan tersebut, namun kerusakan telanjur terjadi.3 Pembatalan itu tidak lagi mampu memadamkan api, karena isu telah bergeser dari kebijakan menjadi figur pemimpin itu sendiri.
2. Pemecatan Massal Tenaga Honorer RSUD: Biaya Kemanusiaan
Jika kenaikan PBB menyasar dompet warga, kebijakan berikutnya menyasar langsung periuk nasi ratusan keluarga. Ratusan pegawai honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.A.A. Soewondo diberhentikan secara massal setelah dinyatakan tidak lolos seleksi.27 Banyak dari mereka telah mengabdi selama puluhan tahun. Pemecatan ini dilaporkan dilakukan tanpa pesangon yang layak, sebuah tindakan yang dinilai tidak manusiawi dan tidak menghargai dedikasi mereka.27
Sikap Sudewo dalam menanggapi protes para mantan pegawai ini justru memperburuk keadaan. Alih-alih membuka ruang dialog atau menunjukkan empati, ia merespons dengan nada konfrontatif, menyarankan mereka yang tidak terima untuk "melapor ke polisi".27 Pernyataan ini dianggap melegitimasi pemecatan dengan pendekatan yang arogan dan semakin memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan ini menambahkan elemen kemanusiaan yang kuat ke dalam gelombang protes, memobilisasi kelompok demonstran baru yang merasa dizalimi secara langsung.
3. Kebijakan Lima Hari Sekolah: Benturan dengan Budaya Lokal
Kebijakan Sudewo lainnya yang memicu kontroversi adalah penerapan sistem lima hari sekolah, yang dimulai pada 14 Juli 2025.3 Alasannya, sekali lagi, terdengar logis secara teknokratis: agar siswa lebih produktif dan memiliki akhir pekan untuk keluarga serta "penyegaran" mental.27
Namun, kebijakan ini menunjukkan kegagalan total dalam memahami atau menghormati tatanan sosial-budaya dan keagamaan masyarakat Pati. Secara tradisional, hari Sabtu digunakan oleh banyak siswa untuk mengikuti pendidikan keagamaan non-formal seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin). Kebijakan lima hari sekolah dianggap mengancam keberlangsungan tradisi pendidikan agama ini dan memicu protes keras dari kalangan santri, guru ngaji, dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU).27 Meskipun kebijakan ini akhirnya dibatalkan melalui Surat Keputusan Bupati pada 8 Agustus 2025, ia telah berhasil mengasingkan salah satu kelompok masyarakat paling berpengaruh di Pati.27
4. Persepsi Pemborosan Fiskal dan Selera yang Buruk
Di tengah klaim pemerintah daerah bahwa kenaikan pajak yang drastis diperlukan untuk pembangunan, dua insiden lain memperkuat persepsi publik tentang adanya pemborosan anggaran dan selera kepemimpinan yang buruk.
Pertama, rencana renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati dengan anggaran fantastis sebesar Rp 15 miliar dipertanyakan urgensinya.27 Bagi banyak warga, proyek ini tampak sebagai pemborosan di saat kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti bantuan ekonomi, belum terpenuhi. Kedua, dan yang paling viral, adalah insiden pertunjukan dangdut oleh grup "Trio Srigala" dengan goyangan yang dianggap sensual dalam sebuah acara resmi di Pendopo Kabupaten.27 Video acara ini menyebar luas di media sosial dan menuai cemoohan publik yang masif. Insiden ini dinilai tidak pantas, tidak merepresentasikan martabat seorang bupati, dan menunjukkan selera yang buruk di tengah penderitaan rakyat.33 Permintaan maaf Sudewo, yang mengklaim pertunjukan itu "spontan" dan di luar dugaannya, dianggap sebagai alasan yang lemah dan tidak tulus.33
Secara kolektif, rentetan kebijakan ini menunjukkan sebuah pola yang jelas: pengambilan keputusan yang unilateral, terlepas dari realitas di lapangan, dan tidak peka terhadap dampak ekonomi, kemanusiaan, maupun budaya. Ini bukanlah serangkaian kesalahan acak, melainkan manifestasi dari sebuah gaya kepemimpinan yang gagal menempatkan partisipasi dan empati sebagai inti dari tata kelola pemerintahan.
Anatomi Arogansi: Membedah Gaya Kepemimpinan Otoriter
Konflik di Pati dengan cepat melampaui perdebatan kebijakan dan berubah menjadi referendum publik atas karakter dan gaya kepemimpinan Sudewo. Retorika publiknya, yang ditandai oleh nada konfrontatif dan penolakan terhadap kritik, menjadi faktor kunci yang mengubah perbedaan pendapat menjadi permusuhan terbuka. Analisis terhadap komunikasi dan perilakunya mengungkapkan ciri-ciri klasik seorang pemimpin otoriter yang tidak sesuai dengan iklim demokrasi.
Retorika Konfrontasi: "Tantangan 50.000 Massa"
Tidak ada pernyataan yang lebih baik dalam merangkum gaya kepemimpinan Sudewo selain responnya terhadap rencana unjuk rasa menentang kenaikan PBB. Dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral secara nasional, ia dengan menantang menyatakan: “Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan”.1
Pernyataan ini bukanlah sekadar kesalahan bicara atau gaffe politik. Ia adalah sebuah jendela yang transparan menuju filosofi pemerintahannya. Pernyataan tersebut secara fundamental membingkai warga negara yang memiliki keluhan bukan sebagai konstituen yang harus didengar, melainkan sebagai kekuatan oposisi yang harus dihadapi dan ditaklukkan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa perlawanan, bukan dialog; tantangan, bukan ajakan untuk berdiskusi. Ia memposisikan dirinya sebagai penguasa yang berdaulat, dan rakyat sebagai subjek yang mencoba menentang titahnya. Sikap ini diperkuat oleh pernyataannya yang lain bahwa ia tidak akan memberikan ruang tawar-menawar dengan publik.35
Analisis Pakar dan Label Otoriter
Gaya komunikasi Sudewo ini tidak luput dari analisis para pengamat politik. M. Jamiluddin Ritonga, seorang pengamat komunikasi politik, melabeli gaya kepemimpinannya sebagai "semena-mena" dan "one man show".36 Ia berpendapat bahwa pemimpin dengan tipe seperti ini hanya cocok untuk negara dengan sistem tertutup atau otoriter, dan di era demokrasi, secara alamiah akan ditolak dan dilawan oleh rakyatnya.36 Pengamat lain memperingatkan bahwa kepemimpinan otoriter seperti yang ditunjukkan Sudewo sudah tidak layak lagi digunakan karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.37 Jika pemimpin seperti ini dibiarkan nyaman di kursinya, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk yang melahirkan "Sudewo-Sudewo baru" di daerah lain, yaitu para pejabat yang merasa bisa bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi.38
Mentalitas Feodalistik: Penguasa versus Rakyat
Perilaku Sudewo secara keseluruhan mencerminkan mentalitas neo-feodalistik. Dalam kerangka ini, bupati tidak memposisikan dirinya sebagai pelayan publik yang dipilih oleh rakyat, melainkan sebagai seorang "raja kecil" atau penguasa wilayah. Rakyat diharapkan untuk patuh dan menerima kebijakan yang telah diputuskan. Kritik dan perbedaan pendapat tidak dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, melainkan sebagai tindakan pembangkangan atau insubordinasi yang harus dipatahkan.
Permintaan maafnya yang datang belakangan, setelah tekanan menjadi tak tertahankan, tidak dilihat sebagai sebuah perubahan hati yang tulus.1 Sebaliknya, ia secara luas ditafsirkan sebagai sebuah manuver taktis untuk meredakan situasi, sebuah langkah mundur yang terpaksa dilakukan karena kekuatan lawan (rakyat) terbukti lebih besar dari yang ia perkirakan. Hal ini tidak mengubah persepsi mendasar tentang karakternya yang dianggap arogan.
Transformasi konflik dari sengketa kebijakan menjadi referendum personal ini adalah titik balik yang krusial. Awalnya, masalahnya adalah kenaikan PBB. Namun, melalui retorikanya yang menantang, Sudewo secara tidak sadar telah menggeser fokus publik dari apa yang ia lakukan (kebijakan) menjadi siapa dirinya (karakter). Kemarahan publik tidak lagi hanya tentang pajak; ia menjadi tentang harga diri kolektif yang merasa direndahkan, tentang arogansi seorang pemimpin yang harus dilawan. Akibatnya, tuntutan rakyat berevolusi dari "batalkan kenaikan pajak" menjadi "Sudewo harus mundur".1 Ia mengubah sebuah debat kebijakan menjadi sebuah pertarungan tentang kelayakannya untuk memimpin—sebuah pertarungan yang pada akhirnya tidak mungkin ia menangkan, karena karakternya sendirilah yang telah menjadi isu sentral.
Perlawanan Rakyat: Kedaulatan Populer di Era Digital
Menghadapi kebijakan yang menindas dan retorika yang merendahkan, masyarakat Pati tidak tinggal diam. Mereka merespons dengan sebuah gerakan perlawanan yang masif, terorganisir, dan berdaya, yang menjadi manifestasi nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Gerakan ini menunjukkan bagaimana kekuatan kolektif warga, yang diperkuat oleh teknologi digital, mampu menantang dan menggoyahkan kekuasaan seorang "raja kecil".
Skala dan Komposisi Protes: Sebuah Gerakan Rakyat Semesta
Puncak perlawanan terjadi pada 13 Agustus 2025, ketika puluhan ribu warga membanjiri pusat pemerintahan Kabupaten Pati. Angka partisipasi yang diperkirakan mencapai 50.000 hingga 100.000 orang menandai peristiwa ini sebagai salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah Pati.3 Yang lebih penting dari sekadar jumlah adalah komposisi para demonstran. Gerakan ini berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak pernah bergerak bersama.
Di bawah panji "Aliansi Masyarakat Pati Bersatu" (AMPB), para petani yang khawatir akan beban pajak atas tanah mereka berjalan berdampingan dengan para santri dan kiai yang merasa tradisi keagamaan mereka terancam.4 Para pengusaha lokal yang cemas akan iklim usaha bergabung dengan ratusan mantan tenaga honorer RSUD yang menuntut keadilan atas pemecatan mereka.27 Solidaritas ini menunjukkan bahwa isu yang diusung telah melampaui kepentingan sektoral dan menjadi sebuah perjuangan bersama melawan apa yang mereka anggap sebagai tirani dan arogansi kekuasaan.
Peran Krusial Media Sosial: Senjata Baru Rakyat
Kekuatan dan jangkauan gerakan perlawanan ini tidak mungkin tercapai tanpa peran instrumental media sosial. Platform seperti TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram berfungsi sebagai sistem saraf pusat bagi gerakan ini, mengubah keluhan lokal menjadi percakapan nasional dalam hitungan hari. Peran media sosial dapat diuraikan dalam tiga fungsi utama:
Diseminasi Informasi dan Sentimen: Video pernyataan Sudewo yang menantang "50.000 massa" menjadi viral bukan melalui media arus utama, melainkan melalui unggahan dan pembagian ulang oleh warganet.35 Begitu pula dengan video pembubaran paksa posko donasi oleh Satpol PP atau video pertunjukan dangdut di pendopo.27 Konten-konten ini menyebarkan kemarahan dan rasa ketidakadilan dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Mobilisasi dan Koordinasi: Media sosial menjadi alat praktis untuk mengorganisir perlawanan. Ajakan untuk berunjuk rasa disebarluaskan, dan penggalangan dana untuk logistik aksi, seperti donasi air mineral yang dilaporkan mencapai 5.000 dus, dikoordinasikan secara efektif melalui grup-grup daring.27 Ini menunjukkan kemampuan masyarakat sipil untuk mengorganisir diri secara mandiri di luar struktur formal.
Membentuk Narasi Nasional: Melalui penggunaan tagar dan pembuatan konten kreatif, aktivis digital berhasil mengangkat isu Pati ke panggung nasional.45 Kisah perlawanan rakyat Pati terhadap "bupati arogan" menjadi narasi yang menarik perhatian publik yang lebih luas, sehingga menciptakan tekanan eksternal terhadap Sudewo, partainya, dan bahkan pemerintah pusat.
Di era pra-digital, seorang pemimpin daerah mungkin dapat mengendalikan narasi melalui media lokal atau menyelesaikan konflik di ruang-ruang politik tertutup. Namun, kasus Pati menunjukkan bahwa era tersebut telah berakhir. Media sosial menciptakan sebuah "panoptikon digital" di mana setiap tindakan dan ucapan seorang pejabat publik dapat direkam, direplikasi, dan dihakimi secara instan oleh audiens nasional. Paparan viral ini melucuti kemampuan Sudewo untuk mengisolasi krisis di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan pergeseran fundamental dalam dinamika kekuasaan: "raja kecil" tidak bisa lagi bertindak dengan impunitas di dalam wilayah kekuasaannya, karena tindakan mereka kini tunduk pada pengawasan dan penghakiman publik yang luas dan seketika.
Evolusi Tuntutan: Dari Kebijakan ke Kepemimpinan
Sebuah indikator kunci dari pecahnya kepercayaan secara total adalah evolusi tuntutan para pengunjuk rasa. Awalnya, fokus utama adalah pembatalan kenaikan PBB. Namun, bahkan setelah Sudewo, di bawah tekanan hebat, akhirnya membatalkan kebijakan tersebut pada 8 Agustus 2025, gerakan massa tidak surut.25 Sebaliknya, tuntutan mereka justru semakin mengeras dan menjadi tunggal: Sudewo harus mundur dari jabatannya.40 Para koordinator aksi menegaskan bahwa agenda mereka bukan lagi soal pajak, melainkan hilangnya kepercayaan terhadap pemimpin.41 Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa bagi rakyat Pati, masalahnya bukan lagi kebijakan yang salah, tetapi pemimpin yang salah.
Pemeriksaan Institusional dan Bayang-Bayang Masa Lalu
Gelombang perlawanan rakyat yang masif memicu reaksi dari berbagai lembaga formal, baik di tingkat lokal maupun nasional. Tekanan populer ini membuka jalan bagi bekerjanya mekanisme checks and balances institusional, sementara pada saat yang sama, "dosa-dosa lama" sang bupati kembali mencuat ke permukaan, menciptakan badai sempurna yang mengepung kepemimpinannya dari segala arah.
Manuver DPRD: Hak Angket dan Jalan Menuju Pemakzulan
Merespons desakan publik yang luar biasa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengambil langkah politik yang signifikan. Dalam sebuah rapat paripurna, dewan secara aklamasi menyetujui penggunaan Hak Angket untuk menyelidiki serangkaian kebijakan kontroversial Bupati Sudewo.3 Hak Angket ini menjadi landasan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas menginvestigasi potensi pelanggaran sumpah janji jabatan dan peraturan perundang-undangan, sebuah proses yang dapat berujung pada rekomendasi pemakzulan.2
Dasar hukum untuk langkah ini cukup kuat, terutama di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pakar hukum tata negara menyoroti Pasal 78 ayat (2) huruf d, yang menyatakan bahwa kepala daerah dapat diberhentikan jika "tidak melaksanakan kewajiban" sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b, yaitu menaati seluruh peraturan perundang-undangan.49 Salah satu peraturan yang relevan adalah PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat, yang secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat berhak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan yang membebani mereka, seperti pajak daerah.49 Pola kebijakan Sudewo yang unilateral dianggap telah melanggar ketentuan ini.
Yang paling mencolok dari keputusan DPRD ini adalah sifatnya yang bulat. Seluruh delapan fraksi partai politik yang ada di dewan, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung Sudewo, menyetujui pembentukan Pansus Hak Angket.3 Ini menandakan runtuhnya dukungan politik lokal terhadap Sudewo secara total dan menunjukkan bahwa tekanan dari konstituen mereka jauh lebih kuat daripada loyalitas partai.
Dosa Lama yang Kembali Menghantui: Dugaan Korupsi Proyek DJKA
Di tengah puncak krisis kepemimpinannya, sebuah bayang-bayang gelap dari masa lalu Sudewo kembali muncul dan secara fatal merusak sisa kredibilitasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka menyatakan bahwa Sudewo termasuk salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana terkait kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.51 Dugaan ini berasal dari perannya sebagai anggota Komisi V DPR-RI pada periode sebelumnya.14
Juru Bicara KPK mengonfirmasi bahwa nama Sudewo muncul dalam persidangan kasus tersebut pada 9 November 2023.51 Dalam sidang itu, terungkap bahwa KPK telah menyita uang tunai sekitar Rp 3 miliar dari rumah Sudewo.51 Ia diduga menerima
commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta api.51 Meskipun Sudewo telah membantah semua tuduhan tersebut, pernyataan resmi dari KPK yang muncul tepat di tengah gelombang unjuk rasa menjadi pukulan telak.51 Berita ini dengan cepat menyebar, menciptakan narasi bahwa pemimpin yang menaikkan pajak rakyatnya secara sewenang-wenang ternyata juga tersandung dugaan korupsi miliaran rupiah.56
Politik Partai dan Upaya Pengendalian Kerusakan
Menghadapi kadernya yang menjadi sumber masalah nasional, Partai Gerindra pun terpaksa turun tangan untuk melakukan pengendalian kerusakan. Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, melalui juru bicaranya menyatakan "menyayangkan" sikap Bupati Pati Sudewo.57 Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, secara terbuka "menyentil" dan mengingatkan Sudewo untuk lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat.59 Reaksi dari pimpinan puncak partai ini menunjukkan upaya untuk menjaga jarak dari Sudewo dan meredam dampak negatif citra partai. Ini adalah sinyal bahwa Sudewo telah menjadi beban politik (political liability) yang tidak bisa lagi dipertahankan.
Konvergensi dari tiga tekanan ini—tekanan populer dari rakyat, tekanan politik dari DPRD, dan tekanan hukum dari KPK—menciptakan sebuah "badai sempurna" (perfect storm) yang membuat posisi Sudewo tidak dapat dipertahankan. Ketiga kekuatan ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat. Protes massa memberikan keberanian politik bagi DPRD untuk bertindak tegas. Krisis yang menjadi sorotan nasional ini membuat kasus lama di KPK kembali relevan dan diberitakan secara luas. Sinergi inilah yang menjelaskan keruntuhan otoritas Sudewo yang begitu cepat dan total.
Tabel 2: Linimasa Krisis: Kebijakan, Protes, dan Respons Institusional
Sumber: Diolah dari berbagai sumber berita 3
Kesimpulan: Pelajaran dari Pati untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia
Peristiwa yang mengguncang Kabupaten Pati pada pertengahan tahun 2025 lebih dari sekadar gejolak lokal. Ia adalah sebuah studi kasus yang kaya dan mendalam, menawarkan pelajaran berharga tentang kesehatan, tantangan, dan vitalitas demokrasi di Indonesia pada tingkat akar rumput. Kisruh kepemimpinan Bupati Sudewo dan respons luar biasa dari masyarakatnya berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan pertarungan berkelanjutan antara tendensi kekuasaan lama yang regresif dan kekuatan kedaulatan rakyat yang semakin matang.
Sintesis Temuan: Potret Seorang "Raja Kecil"
Analisis dalam laporan ini secara konsisten menunjukkan bahwa kepemimpinan Sudewo merupakan contoh klasik dari sindrom "raja kecil". Karakteristik ini termanifestasi dalam beberapa aspek kunci. Pertama, pola pikir teknokratis-plutokratisnya menciptakan jarak yang lebar dengan realitas ekonomi dan sosial masyarakat, membuatnya buta terhadap dampak dari kebijakannya. Kedua, ia melakukan pelanggaran fundamental terhadap kontrak sosial elektoral dengan mengingkari janji kampanye utamanya, yang secara instan menghancurkan legitimasi dan kepercayaannya. Ketiga, ia menunjukkan pola pembuatan kebijakan yang konsisten bersifat unilateral, top-down, dan tidak peka terhadap nilai-nilai budaya maupun kemanusiaan. Keempat, dan yang paling fatal, ia mengadopsi gaya komunikasi yang arogan dan konfrontatif, yang mengubah sengketa kebijakan menjadi referendum personal atas karakternya.
Kedaulatan Rakyat sebagai Penyeimbang Utama
Di sisi lain, pemberontakan rakyat Pati adalah sebuah demonstrasi yang menggetarkan tentang kekuatan kedaulatan rakyat di era modern. Peristiwa ini menegaskan kembali sebuah prinsip demokrasi yang fundamental: kekuasaan tertinggi pada akhirnya berada di tangan rakyat, dan pemimpin yang melupakan hal ini akan menanggung risikonya sendiri. Gerakan perlawanan di Pati menunjukkan bahwa masyarakat sipil Indonesia memiliki kapasitas yang luar biasa untuk mengorganisir diri, membangun koalisi lintas-sektoral yang solid, dan menyuarakan tuntutan mereka secara damai namun tegas. Peran media digital dalam proses ini tidak dapat dilebih-lebihkan; ia telah menjadi akselerator yang ampuh bagi akuntabilitas, memungkinkan warga untuk mengawasi, menghakimi, dan pada akhirnya, menekan pemimpin mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Implikasi dan Rekomendasi ke Depan
Kasus Pati memberikan serangkaian pelajaran dan rekomendasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan dalam demokrasi Indonesia:
Bagi Partai Politik: Peristiwa ini adalah peringatan keras tentang proses rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah. Partai politik harus bergerak melampaui pertimbangan elektabilitas, popularitas, atau kekayaan semata. Veto terhadap kandidat harus diperketat dengan menilai rekam jejak, temperamen demokratis, kemampuan berdialog, dan tingkat empati calon. Tekanan yang dialami Partai Gerindra untuk menjaga jarak dari kadernya sendiri menunjukkan bahwa mencalonkan figur yang "beracun" secara politik pada akhirnya akan merugikan partai itu sendiri.57
Bagi Masyarakat Sipil: Keberhasilan mobilisasi di Pati adalah model dan sumber inspirasi bagi gerakan masyarakat sipil di daerah lain. Ia membuktikan kekuatan dari aksi kolektif yang terorganisir, pentingnya membangun koalisi yang luas, dan efektivitas penggunaan alat-alat digital untuk menuntut akuntabilitas dari pemegang kekuasaan.
Bagi Tata Kelola Pemerintahan: Kasus ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang partisipatif dan inklusif. Kebijakan, terutama yang membebani masyarakat secara finansial atau berdampak pada tatanan sosial, tidak boleh lagi diputuskan secara sepihak di ruang-ruang tertutup. Proses konsultasi publik yang tulus dan bermakna bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan absolut untuk menjaga stabilitas sosial dan legitimasi pemerintah.
Pada akhirnya, laporan ini kembali pada premis awal yang diajukan. Perjuangan melawan arogansi, kesewenang-wenangan, dan mentalitas feodalistik dari para pemimpin seperti Sudewo bukanlah sebuah anomali. Ia adalah sebuah pertarungan yang sentral dan berkelanjutan untuk mendefinisikan jiwa demokrasi Indonesia. Rakyat Pati, melalui perlawanan kolektif mereka, telah memberikan sebuah babak yang kuat dan inspiratif dalam perjuangan tersebut, mengingatkan seluruh bangsa bahwa kedaulatan sejati tidak terletak di pendopo bupati, melainkan di alun-alun, di jalanan, dan di dalam suara rakyatnya.
Daftar Pustaka
Bupati Pati Sudewo Dilempari Sandal, Presiden Jokowi Juga Pernah - NU Online, https://www.nu.or.id/nasional/bupati-pati-sudewo-dilempari-sandal-presiden-jokowi-juga-pernah-Mvy2e
LIVE - Situasi Terkini Kantor Bupati Pati, Ribuan Pedemo Berdatangan - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=WhGShWqQXqg
100,000 rally in Central Java's Pati regency for local leader's ... - CNA, https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-pati-sudewo-regent-tax-hike-protest-5294351
Pati Regent Demoted: Leader's Arrogance Shows Failure Of ... - VOI, https://voi.id/fr/bernas/505117
Kontroversi Kebijakan Penaikan PBB-P2 Pati - Media Indonesia, https://mediaindonesia.com/nusantara/799150/kontroversi-kebijakan-penaikan-pbb-p2-pati
permasalahan dan isu-isu strategis daerah - JDIH Kabupaten Pati, https://jdih.patikab.go.id/asset/files/BAB_IV_ANALIS_ISU-ISU.pdf
UMKM Pilar Perekonomian Kabupaten Pati - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, https://jatengprov.go.id/beritadaerah/umkm-pilar-perekonomian-kabupaten-pati/
Kabupaten Pati: Angka Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Stagnan - Nasional, https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/80601/kabupaten-pati-angka-kemiskinan-dan-pertumbuhan-ekonomi-stagnan
Kenaikan PBB 250% di Pati: Kebijakan yang Mencekik dan Tidak Berpihak pada Rakyat, https://redaksijakarta.com/kenaikan-pbb-250-di-pati-kebijakan-yang-mencekik-dan-tidak-berpihak-pada-rakyat/
Profil SUDEWO, S.T., M.T. - Info Pemilu, https://www.lezen.id/profil-calon/dpr/jawa-tengah-iii/3303/sudewo-st-mt/4769
Anggota DPR-RI Sudewo ST., MT. - FRAKSI GERINDRA DPR-RI, https://www.fraksigerindra.id/anggota-fraksi/sudewo-st-mt/
Profil Sudewo Bupati Pati, Politikus Indonesia Kelahiran 1968 | kumparan.com, https://m.kumparan.com/berita-terkini/profil-sudewo-bupati-pati-politikus-indonesia-kelahiran-1968-25cJr4kNMPH
Profil Sudewo - DataIndonesia.id, https://dataindonesia.id/profil-tokoh/detail/profil-sudewo
Sudewo - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Sudewo
Profil, Harta Kekayaan, dan Kontroversi Bupati Pati Sudewo yang Didemo Masyarakat pada 13 Agustus 2025 - Kompas.com, https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/13/053000988/profil-harta-kekayaan-dan-kontroversi-bupati-pati-sudewo-yang-didemo?page=all
Rekam Jejak Politik Sudewo: dari PNS di Kementeri PU hingga Menjadi Bupati Pati, https://www.bisnis.com/read/20250813/638/1902001/rekam-jejak-politik-sudewo-dari-pns-di-kementeri-pu-hingga-menjadi-bupati-pati
Kondisi Pati Pasca Demo Tuntut Bupati Mundur - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=zUkPRfC3Evw
Profil dan Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo, Punya Properti di Jogja hingga Bogor, https://www.youtube.com/watch?v=5XmQa5yFXGU
Bupati Pati Sudewo Viral Didesak Mundur, Ternyata Punya Harta Rp31 M, https://www.cnbcindonesia.com/market/20250814123841-17-657940/bupati-pati-sudewo-viral-didesak-mundur-ternyata-punya-harta-rp31-m
Terbaru! KPK Panggil Bupati Pati Sudewo, Dugaan Terkait Korupsi DJKA Kemenhub? | KOMPAS PETANG - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=yHAmKrKlqTg
Pemilihan umum Bupati Pati 2024 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Pati_2024
Rampung Daftar Pilkada Pati 2024, Pasangan Sudewo-Chandra Siap Bertarung: Targetkan 80% Suara - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=BhGH4XyiwXY
Pj Bupati Pati Hadiri Rapat Pleno Penetapan Pasangan Cabup-Cawabup Terpilih, https://ppid.patikab.go.id/pages/berita/detail/Z3NiMlF2RmNZSjFVYlN0VnlYYlhydz09
Terkuak, Bupati Pati Ternyata Ugal-ugalan Langgar Janji Kampanye ..., https://wartakota.tribunnews.com/2025/08/07/terkuak-bupati-pati-ternyata-ugal-ugalan-langgar-janji-kampanye-soal-pajak
Bupati Pati Ugal-ugalan Langgar Janji Kampanye Soal Pajak - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=5rLoGIefF_M
Daftar Bupati Pati - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Pati
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo, dari Pajak Naik, Pegawai Dipecat ..., https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/08/14/054500388/7-kontroversi-bupati-pati-sudewo-dari-pajak-naik-pegawai-dipecat?page=all
Dituntut Mundur Gara-gara Naikkan PBB-P2, Berikut Daftar Kontroversi Bupati Pati Sudewo, https://wartakota.tribunnews.com/2025/08/14/dituntut-mundur-gara-gara-naikkan-pbb-p2-berikut-daftar-kontroversi-bupati-pati-sudewo
H. Sudewo, S.T., M.T. (@sudewoofficial) | TikTok, https://www.tiktok.com/@sudewoofficial
Janji saat Kampanye Sebut Rakyat Kasihan Pajak Naik, Kini Bupati Pati Naikkan PBB 250 Persen - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=MWYtYlE3F08
7 Kontroversi Bupati Sudewo yang Picu Kemarahan Warga Pati, Jawa Tengah, https://m.tribunnews.com/nasional/2025/08/13/7-kontroversi-bupati-sudewo-yang-picu-kemarahan-warga-pati-jawa-tengah
Soal Hasil Rapat Pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Ahli: Terlalu Lama Jika Hingga 3-4 Hari, https://www.youtube.com/watch?v=ixJG-4npzjo
Deretan Kontroversi Bupati Pati Sudewo: Kenaikan PBB 250 Persen hingga Kebijakan Sound Horeg - Kompas.com, https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/08/08/084500188/deretan-kontroversi-bupati-pati-sudewo--kenaikan-pbb-250-persen?page=all
Permintaan Maaf Bupati Pati Soal Pernyataan Kontroversial | TikTok, https://www.tiktok.com/@inilahcom/video/7535831190817803527
Protes Massa ke Bupati Pati Sudewo Diyakini Alami tanpa Rekayasa Elite - KOMPAS.com, https://nasional.kompas.com/read/2025/08/14/11031441/protes-massa-ke-bupati-pati-sudewo-diyakini-alami-tanpa-rekayasa-elite
Kasus Bupati Pati Sudewo Harus Jadi Pembelajaran, Selanjutnya ..., https://nasional.sindonews.com/read/1606231/12/kasus-bupati-pati-sudewo-harus-jadi-pembelajaran-selanjutnya-siapa-1755133694
'Api Pati' Bisa Jalar ke Daerah Lain! Pengamat Peringatkan Bahaya Kepemimpinan Otoriter, https://www.suara.com/news/2025/08/14/140337/api-pati-bisa-jalar-ke-daerah-lain-pengamat-peringatkan-bahaya-kepemimpinan-otoriter
Analisis jika Bupati Pati Sudewo Tak Lengser, Pejabat Arogan Lain akan Semakin Berani?, https://www.suara.com/news/2025/08/13/120500/analisis-jika-bupati-pati-sudewo-tak-lengser-pejabat-arogan-lain-akan-semakin-berani
Bupati Pati Sudewo Minta Maaf Soal Polemik PBB 250% dan Anggapan 'Menantang' Rakyat | Liputan 6 - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=eRYORvVSAyo
LIVE: Prabowo Tegur Bupati Pati Sudewo soal Kisruh PBB 250 Persen, Perintahkan Solusi Pro Rakyat - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=r2pxjwpSSVQ
PATI RESIDENTS LOSE TRUST IN THE REGENT, URGING SUDEWO TO RESIGN #Shorts, https://www.youtube.com/shorts/hTa-sSOWsWU
7 Kontroversi Bupati Sudewo yang Picu Kemarahan Warga Pati Jawa Tengah - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=08MnkLmZC9o
Gelombang protes warga Pati yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari ja... | dpdr | TikTok, https://www.tiktok.com/@duniapunyacerita_/video/7537983663028391173
Duduk Perkara Bupati Pati Tantang Warganya Demo, Akhirnya Minta Maaf - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=V0hjOxJigpw
Viral di media sosial, segala huru hara aksi demo oleh warga Pati pada... - TikTok, https://www.tiktok.com/@tvoneofficial/video/7538347630154239239
5 Fakta Demo Pati dan Tuntutan Warga Terhadap Bupati Sudewo | Narasi TV, https://narasi.tv/read/narasi-daily/5-fakta-demo-pati
Tak Percaya Lagi dengan Bupati Pati, Warga Ingin Sudewo Mundur - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=mDC35_SzcXo&pp=0gcJCa0JAYcqIYzv
PATI RESIDENTS LOSE CONFIDENCE IN THE REGENT, URGING SUDEWO TO RESIGN, https://www.youtube.com/watch?v=cLPK6lHSHX0
Pakar: Bupati bisa diberhentikan karena kebijakan tak libatkan rakyat, https://www.antaranews.com/berita/5036845/pakar-bupati-bisa-diberhentikan-karena-kebijakan-tak-libatkan-rakyat
DPRD Pati Gelar Rapat Pemakzulan Bupati Sudewo, Soroti Pengangkatan Dirut RSUD Soewondo - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=l42JCRT7vwU
KPK sebut Bupati Pati termasuk pihak diduga terima dana kasus ..., https://www.antaranews.com/berita/5035053/kpk-sebut-bupati-pati-termasuk-pihak-diduga-terima-dana-kasus-djka
Ternyata Bupati Sudewo Pernah Diperiksa KPK dan Diduga Terima Aliran Dana #short, https://www.youtube.com/watch?v=0oq1KOMUtLg
Sudewo Diduga Terlibat Kasus Korupsi Proyek di DJKA, KPK Segera Jadwalkan Pemeriksaan - Tribunbanyumas.com, https://banyumas.tribunnews.com/2025/08/14/sudewo-diduga-terlibat-kasus-korupsi-proyek-di-djka-kpk-segera-jadwalkan-pemeriksaan
KPK Ungkap Bupati Pati Sudewo Diduga Terima Aliran Uang Korupsi DJKA - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=6oyX0mzn9yg
Dosa Lama Bupati Pati Sudewo Mencuat, Diduga Terlibat Korupsi Proyek DJKA, https://nasional.kompas.com/read/2025/08/14/07050011/dosa-lama-bupati-pati-sudewo-mencuat-diduga-terlibat-korupsi-proyek-djka
Bupati Pati Sudewo Diserang 2 Sisi, Dituntut Rakyat dan Hadapi KPK soal Korupsi DJKA, https://www.youtube.com/watch?v=Jx-twcYnV8I
Presiden Prabowo Menyayangkan Sikap Bupati Pati Sudewo, https://www.metrotvnews.com/read/b2lCpLo6-presiden-prabowo-menyayangkan-sikap-bupati-pati-sudewo
Prabowo Bereaksi Keras soal Bupati Pati Sudewo & Kisruh Pajak 250 Persen, Perintahkan Tindak Tegas - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=_gKlSoFo4aI
Bikin Rakyat Marah, Bupati Pati 'Disentil' Sekjen Gerindra - Merdeka.com, https://www.merdeka.com/politik/bikin-rakyat-marah-bupati-pati-disentil-sekjen-gerindra-453228-mvk.html
Komentar
Posting Komentar