Debat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana belakangan ini kerap terjebak dalam romantisisme hukum acara yang dangkal dan hiperbola politik. Retorika yang menuduh pergeseran dari paradigma criminal forfeiture menuju civil forfeiture sebagai bentuk legalisasi perampokan sipil oleh negara tidak hanya memperlihatkan kesalahpahaman mendasar atas filsafat hukum tata negara, tetapi juga mengabaikan urgensi pemulihan keadilan publik yang terganggu oleh kejahatan bernilai ekonomis tinggi. Diskursus ini harus ditarik keluar dari jebakan ketakutan hipotetis menuju aras analisis filosofis, dogmatis, dan komparatif yang komprehensif.
Dalam ajaran klasik Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit). Kegagalan sistem hukum pidana konvensional untuk menjangkau kekayaan ilegal adalah bentuk manifestasi dari kepastian hukum yang hampa keadilan. Ketika asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dimanipulasi untuk melindungi benteng kekayaan yang tak dapat dijelaskan (unexplained wealth) hasil korupsi dan kejahatan terorganisasi, hukum pidana kehilangan daya utilitariannya. Sebagaimana diajarkan Jeremy Bentham melalui kalkulasi ekonomis hukum, sistem penegakan hukum harus mampu menekan biaya sosial kejahatan (social cost of crime). Apabila keuntungan ekonomis kejahatan tetap mengalir tanpa tersentuh karena kerangka pembuktian beyond reasonable doubt terkunci pada aspek personal pelaku, insentif kejahatan akan terus berlipat ganda dan masyarakatlah yang menanggung beban kerugian sosial tersebut.
Tudingan bahwa perampasan aset secara perdata melanggar hak milik konstitusional (property rights) yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 didasarkan pada kekeliruan logika hukum (category error). Ronald Dworkin menggarisbawahi pentingnya integritas moral dalam sistem hukum, di mana hak-hak individu tidak berdiri dalam ruang hampa tanpa legitimasi etis. Dalam doktrin hukum perdata universal berlaku asas ex injuria jus non oritur, yang berarti bahwa suatu hak yang sah tidak pernah dapat lahir dari perbuatan yang melawan hukum. Aset yang diperoleh dari kejahatan (proceeds of crime) atau dijadikan sarana kejahatan (instrumentalities) secara yuridis tidak pernah melahirkan hak milik yang sah. Oleh karena itu, tindakan negara untuk mengambil alih penguasaan aset tercemar tersebut bukanlah perampokan atau penyitaan sewenang-wenang, melainkan tindakan pemulihan ke keadaan semula (restitutio in integrum) untuk mencabut penguasaan fisik atas objek yang sejak awal cacat secara hukum.
Dalam konteks norma positif, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana secara eksplisit mendefinisikan perampasan aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Norma ini mempertegas penerapan rezim perampasan aset secara perdata (civil forfeiture) yang bersifat in rem, yaitu tindakan hukum yang ditujukan langsung terhadap benda, bukan terhadap orang (in personam). Pilihan paradigmatis ini sepenuhnya sejalan dengan amanat Bab V United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, di mana Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC secara tegas merekomendasikan negara peserta untuk mempertimbangkan pembentukan mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture). Praktik internasional ini telah lama dipraktikkan secara berhasil di berbagai negara hukum maju, seperti mekanisme Civil Asset Forfeiture di bawah Title 18 United States Code 981 di Amerika Serikat serta Unexplained Wealth Orders (UWOs) berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002 di Inggris, yang terbukti ampuh melumpuhkan kejahatan lintas negara tanpa mengorbankan pilar demokrasi.
Kelemahan argumen kelompok penolak RUU ini juga terlihat dari kekhawatiran yang berlebihan mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan Aparat Penegak Hukum terhadap kejahatan kecil. Padahal, RUU ini membatasi jangkauannya secara amat terukur. Perampasan aset hanya dapat dilakukan terhadap aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Lebih jauh lagi, rezim in rem ini tidak dioperasikan secara sewenang-wenang, melainkan hanya diaktifkan dalam kondisi-kondisi khusus di mana jalur pidana in personam mengalami kebuntuan hukum absolut, seperti ketika tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, diputus lepas dari segala tuntutan hukum, atau ketika perkara pidananya tidak dapat disidangkan.
Aspek teknis yang paling sering disalahpahami adalah konstruksi pembuktian terbalik (shifting burden of proof). Dalam peradilan in rem, RUU ini merancang distribusi beban pembuktian yang sangat proporsional dan rasional. Pada tahap awal, Jaksa Pengacara Negara tetap memikul beban untuk menyampaikan dalil dan membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana. Namun, ketika objek perkara menyangkut aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan (unexplained wealth) yang diduga terkait tindak pidana, atau ketika timbul klaim dari pihak yang mengajukan keberatan, beban pembuktian beralih kepada pihak termohon atau penuntut hak untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah. Secara doktrinal, pergeseran beban pembuktian ini didasarkan pada prinsip re ipsa loquitur dan akuntabilitas kepemilikan di mana pihak yang menguasai aset adalah pihak yang paling memiliki akses langsung terhadap bukti perolehan (best evidence rule). Ini bukan bentuk pengabaian due process of law, melainkan adaptasi hukum acara untuk menjangkau kejahatan finansial yang tertutup rapat.
Tuduhan bahwa RUU ini akan menggilas hak-hak warga biasa yang beritikad baik (bona fide third parties) sepenuhnya terpatahkan jika kita meneliti sistem jaminan perlindungan prosedural (procedural safeguards) yang dibangun di dalamnya. RUU ini memberikan imunitas penuh dari tuntutan perdata, PTUN, maupun pidana bagi setiap orang atau instansi yang memberikan informasi dengan beritikad baik. Bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan atas tindakan pemblokiran atau penyitaan, undang-undang menyediakan hak untuk mengajukan keberatan secara tertulis beserta tuntutan ganti kerugian kepada atasan penyidik, serta hak mengajukan perlawanan di muka sidang Pengadilan Negeri sebelum atau pada hari persidangan. Apabila dalam pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum pihak ketiga beritikad baik mampu membuktikan legalitas asal-usul asetnya, majelis hakim secara normatif wajib memutus menolak permohonan perampasan aset, memerintahkan pengembalian barang, serta memuat amar pemberian ganti kerugian. Pengunci prosedural ini menunjukkan hadirnya kontrol peradilan (judicial control) yang sangat ketat di bawah kewenangan Pengadilan Negeri. Pada saat yang sama, untuk mencegah manipulasi sistem hukum oleh para buronan, RUU ini secara tegas menutup hak mengajukan keberatan atau perlawanan bagi tersangka atau terdakwa yang melarikan diri (DPO) atau disidangkan secara in absentia.
Pada akhirnya, membiarkan kebuntuan hukum acara pidana konvensional terus berlangsung di tengah masifnya perampokan uang negara oleh para oligarki dan koruptor adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial. RUU Perampasan Aset bukanlah instrumen represi absolut, melainkan alat pembaharuan hukum (law as a tool of social engineering) yang menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi melalui kontrol peradilan yang ketat dengan kewajiban negara untuk melindungi kesejahteraan umum. Pengesahan regulasi ini adalah langkah keniscayaan dogmatis untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan hadir sebagai instrumen keadilan yang tuntas dan berwibawa. Zlamitan
Komentar
Posting Komentar